Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Anggota Organisasi Elit Ini agar Bisa Jadi Negara Maju

Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Anggota Organisasi Elit Ini agar Bisa Jadi Negara Maju

Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Anggota Organisasi Elit Ini agar Bisa Jadi Negara Maju

Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini bisa diselesaikan hingga 2027.

Tujuan keanggotaan ini sebagai langkah pemerintah agar Indonesia menjadi negara maju.

"Kenapa tiga tahun? Karena ada negara yang tiga tahun, yaitu chili. Tentu tidak sama tetapi itu adalah target internal agar seluruh stakeholder bisa bekerja sama dan terlibat untuk dalam proses aksesi baik untuk dalam standar praktis dan juga akan melibatkan pihak Kadin, Apindo dan pihak swasta dan seluruh stakeholder," ucap Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (29/5).

Untuk masuk keanggotaan, Indonesia harus mengikuti persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh OECD.

Airlangga menjelaskan proses akesesi OECD menjadi penting untuk mengawal proses RI lepas dari middle income trap dan menjadi negara maju. Sehingga, target Indonesia emas 2045 dapat mencapai ekonomi yang tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.


Airlangga optimis setelah nantinya ditetapkan masuk dalam keanggotaan OECD, pendapatan per kapita RI 10 tahun dapat mencapai USD12 ribu. Bahkan dalam 20 tahun ke depan targetnya akan ditingkatkan lagi menjadi USD24 ribu hingga USD30 ribu.

Pemerintah Ingin Indonesia Jadi Anggota Organisasi Elit Ini agar Bisa Jadi Negara Maju

"Kami berterima kasih kepada Sekjen Corman (Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Corman) yang telah membantu proses percepatan Indonesia. Tentu saya optimis bahwa dengan OECD ini kita berada dalam track yang benar," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Corman menyampaikan pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Indonesia untuk masuk ke dalam keanggotannya. Ia sangat mengapresiasi ambisi Indonesia yang menargetkan keanggotaan dalam waktu tiga tahun ke depan.


"Dari sudut pandang OECD, kami tidak menetapkan tenggat waktu spesifik untuk proses ini. Tapi tentu saja kami sangat senang melihat bahwa pemerintah Indonesia berambisi berdasarkan tabel waktu dan kebutuhan kerja yang harus dilakukan," tutur Corman.

Menurut Corman, hal terpenting adalah memastikan Indonesia mencapai reformasi ekonomi dan sosial yang lebih lanjut dengan cara mensosialisasikan dan memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia.


"Kami lebih fokus pada konten dan kebutuhan kerja. Tapi tentu saja, sangat baik bagi kita untuk mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sangat senang untuk bergerak dengan cepat dan kita akan mendukung Indonesia dengan kemampuan yang terbaik," ucap Corman.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini tengah menjalani tahapan sebagai kandidat anggota OECD, yakni aksesi.

Dalam proses ini, Indonesia wajib menyampaikan initial memorandum untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.


Langkah Indonesia untuk menjadi keanggotan OECD merupakan sejarah, karena satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pertama kali menjadi kandidat anggota OECD.

Sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD.

OECD merupakan organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju.

Awalnya, OECD bernama Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) yang didirikan pada 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.

Kemudian, OECD dibentuk pada 1961 dan beranggotakan negara-negara, seperti Amerika Serikat; negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak saat itu, OECD berkantor pusat di Paris, Prancis.

Indonesia Harus Penuhi 250 Standar Jika Ingin Jadi Negara Maju
Indonesia Harus Penuhi 250 Standar Jika Ingin Jadi Negara Maju

Ada 26 sektor yang akan dinilai organisasi elit sehingga Pemerintah membentuk 26 komite sesuai yang ditentukan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD
Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD

Pemerintah Indonesia sudah sangat jelas menolak pengakuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi Menyiapkan Pemimpin Muda Indonesia di Kancah Dunia
Kolaborasi Menyiapkan Pemimpin Muda Indonesia di Kancah Dunia

IYD mendorong kolaborasi pemuda dengan pemerintah, swasta, dan institusi diplomasi berbagai negara

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang
MUI Puji Keputusan Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Disetujui Baznas, Elite Gerindra Dorong Pengelolaan Zakat Lebih Modern Lewat Pembentukan LAZ
Disetujui Baznas, Elite Gerindra Dorong Pengelolaan Zakat Lebih Modern Lewat Pembentukan LAZ

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia telah menyetujui permohonan rekomendasi izin pembentukan LAZ skala nasional

Baca Selengkapnya
Peran dan Kontribusi Bea Cukai Terhadap Penerimaan Negara dan Pengawasan Perdagangan
Peran dan Kontribusi Bea Cukai Terhadap Penerimaan Negara dan Pengawasan Perdagangan

Kinerja Bea Cukai belakangan menjadi viral dan disorot masyarakat

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ini Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia yang Sempat Jadi Polemik
Tak Lagi Jadi Ekskul Wajib, Ini Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia yang Sempat Jadi Polemik

Keberadaan organisasi kepanduan di Indonesia sudah lahir sejak tahun 1912

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya