Follow
Pencapaian Tax Amnesty masih jauh dari data harta WP di luar negeri
Merdeka.com - Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.
Seperti deklarasi luar negeri bisa mencapai Rp 951 triliun dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. "Angka itu masih jauh dari data WNI yang dimiliki harta di luar negeri," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Senin (3/10).
Selain itu, jumlah wajib pajak (WP) yang mendaftar Tax Amnesty masih jauh dari perkiraan. "Peserta amnesti pajak sebanyak 368.000 WP masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya memanfaatkan amnesti pajak," ujar Ken.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Kenapa pencairan KJP Plus tahap pertama tahun 2024 terlambat? Budi mengatakan, distribusi pada tahap pertama tahun 2024 terlambat, karena Pemerintah perlu melakukan pemadanan dan verifikasi ulang.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Sementara, lanjutnya, jumlah pembayaran tunggakan pokok pajak dalam amnesti pajak sebesar Rp 3,4 triliun relatif masih kecil dibanding dengan jumlah tunggakan pokok pajak sebesar Rp 50 triliun. Begitu juga dengan jumlah WP UKM di periode pertama sebesar 69.500, masih kecil dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar di Ditjen Pajak sebanyak 600.000 WP.
"Masih banyak pengusaha UKM yang belum memiliki NPWP, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas UKM dan Kementerian KUKM untuk mengimbau para pelaku UKM untuk memanfaatkan amnesti pajak," jelas dia.
Maka dari itu, Ken berjanji pihaknya akan terus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan amnesti pajak periode kedua, yang telah dimulai 1 Oktober 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jumlah itu masih di bawah target belanja produk dalam negeri tahun ini sebesar Rp778 triliun.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pertemuan digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Selengkapnya
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Melihat penyaluran KUR yang stagnan, pihaknya memiliki tiga terobosan penting. Pertama meminta kepada pihak perbankan tak minta angunan.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca Selengkapnya