Penetapan harga gula jadi pintu pembenahan industri

Merdeka.com - Mantan menteri pertanian, Anton Apriyantono berpendapat, penetapan harga eceran tertinggi untuk gula menjadi salah satu momen pembenahan industri agar komoditas ini tidak lagi membebani konsumen.

"Pada kondisi harga gula itu tidak normal atau terlalu tinggi, penetapan harga eceran tertinggi sudah seharusnya dilakukan. Jika tidak, makin memberatkan konsumen dan inflasi," kata Anton di Jakarta, Jumat (3/2).

Anton mengatakan, saat ini industri gula di Indonesia memiliki dua kendala utama, yakni tidak terintegrasinya produksi gula di satu wilayah dan inefisiensi operasi pabrik gula lama.

"Kalau produksi gula dilakukan secara teringrasi seperti di Lampung, itu efisien dan relatif murah. Persoalan timbul adalah pabrik gula lama masih dioperasikan, sementara tebu masih mengandalkan dari petani yang tersebar dimana-mana," jelasnya.

Dengan kondisi itu, ditambah dengan manajemen tebang angkut giling yang tidak mudah, maka harga gula menjadi tinggi, sehingga penetapan harga gula bisa mengurangi beban konsumen dan mengatasi ancaman lonjakan inflasi.

Selain itu, kata Anton, untuk membuat iklim industri gula agar lebih ideal, pemerintah perlu mempertimbangkan penjualan pabrik gula yang tidak efisien ke swasta dan mendirikan pabrik gula terintegrasi.

"Belajar ke Thailand, sebetulnya pabrik gula tidak memiliki perkebunan. Mereka kerja sama dengan petani, tapi dalam satu area terkontrol, transportasi dekat. Pemerintahnya menetapkan harga dasar pembelian dari petani. Hasilnya, petani bergairah, pabrik pun bagus kualitasnya," ungkapnya.

Untuk mengatasi kenaikan harga gula dari sisi hulu, Kementerian Perdagangan juga berupaya melakukan efisiensi biaya produksi dan menjaga distribusi agar stabilitas harga komoditas bisa tercapai.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahja Widayanti di kesempatan berbeda mengatakan, pihaknya saat ini tengah merumuskan upaya efisiensi dari proses produksi hingga distribusi komoditas pangan. Menurutnya hal ini semata-mata bertujuan untuk menjaga fluktuasi harga pangan.

Dikatakannya, selama ini fluktuasi harga komoditas pangan di Indonesia terjadi lantaran panjangnya mata rantai distribusi, mulai dari produsen hingga ke tangan masyarakat. Oleh sebab itu, Kemendag bersama kementerian/lembaga lainnya tengah berupaya untuk mengefisienkan jalur distribusinya, sehingga stabilitas pasokaan maupun harga bisa dioptimalkan. "Saat ini, pembahasan tentang upaya mengefisienkan mata rantai produksi dan distribusi tersebut tengah dibahas bersama dengan Menko Perekonomian," kata Tjahya.

Dia menuturkan, Kemendag saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur HET untuk gula pasir sebesar Rp 12.500 per Kg. Penetapan HET pada komoditas gula pasir tersebut bertujuan agar, harga gula untuk masyarakat di pasaran bisa lebih ditekan. Tjahja menyebut, kebijakan HET tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Kata Tjahaya, Kemendag sudah mempertemukan antara produsen dan distributor gula yang menghasilkan kesepakatan untuk menjaga harga gula sesuai dengan HET yang telah ditengtukan pemerintah. Selain itu, pemerintah pusat bersama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Pemerintah Daerah, BUMD (Badan Usaha MIlik Daerah), dan sektor swasta telah bersepakat untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, termasuk gula pasir.

"Pemerintah berkeinginan agar nantinya seluruh harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau masyarakat, dan stabil," imbuhnya.

Diakuinya, harga gula pasir di tingkat eceran sebelumnya selalu berada di atas Rp 12.500/Kg. Namun dengan memperpendek proses distribusi dari produsen hingga ke konsumen, maka diharapkan harga HET gula yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa terwujud.

Dia juga menekankan, pemerintah akan terus bersinergi dengan semua pihak termasuk dengan swasta agar bisa diperoleh keseimbangan harga dan pasokan komoditas pangan. Sehingga pada akhirnya, masyarakat mendapatkan harga komiditas pangan yang terjangkau, dan pedagang bisa tetap untung, serta petani bisa sejahtera.

Sekedar informasi, selain melakukan efisiensi proses produksi dan ditribusi gula, Kemendag juga telah melakukan efisiensi pada mata rantai komoditas pangan lainnya seperti daging sapi, beras, dan bawang merah.