Pengusaha: Kita Tunggu Calon Presiden 2024 yang Berani Singgung Isu Perpajakan
Dengan pajak, masyarakat miskin Indonesia terus memiliki harapan dari sisi ekonomi sosial.
Saat ini tak banyak sosok capres yang berani menyentuh mengenai kebijakan perpajakan. Padahal, isu mengenai perpajakan menjadi makanan empuk.
Pengusaha: Kita Tunggu Calon Presiden 2024 yang Berani Singgung Isu Perpajakan
Pengusaha: Kita Tunggu Calon Presiden 2024 yang Berani Singgung Isu Perpajakan
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Siddhi Widyaprathama menantang calon presiden (2024) untuk mengangkat isu mengenai perpajakan.
Saat ini, kalangan pengusaha tengah menantikan sosok calon pengganti Jokowi yang berani menyinggung isu mengenai perpajakan.
"Kita menunggu calon presiden (2024) yang berani menyinggung isu tentang perpajakan," kata Siddhi dalam acara Arah Kebijakan Pajak RAPBN 2024 di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Selasa (29/8).
Siddhi menilai, saat ini tak banyak sosok capres yang berani menyentuh mengenai kebijakan perpajakan. Padahal, isu mengenai perpajakan menjadi makanan empuk bagi capres maupun perdana menteri di luar negeri.
"Kalau kita lihatin, perhatiin, di seluruh dunia tuh calon presiden, calon perdana menteri kalau mau pemilu mereka selalu berani sunggung isu perpajakan. Adakah di Indonesia nih," ungkap Siddhi.
Siddhi menyebut, salah satu isu terkait masalah perpajakan yang seksi diangkat capres 2024 adalah terkait shadow economy. Shadow economy merupakan usaha yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, dan/atau perusahaan dalam menghindari atau tidak melaporkan transaksinya kepada pemerintah.
Dia meyakini, saat ini masih banyak oknum yang menghindari atau mengelabui transaksi terkait perpajakan. Padahal, pajak masih menjadi sumber utama penerimaan negara.
"Bagaimana shadow economy bisa menjadi penyumbang, masuk menjadi legal economy, ini sangat penting," tekannya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak merupakan alat bagi Indonesia untuk menjadi negara sejahtera. Dengan pajak masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan.
Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia, pajak merupakan instrumen sangat penting.
"Jadi pajak adalah alat negara untuk bisa menggapai cita-citanya kita ingin menciptakan (kehidupan sosial) yang adil makmur sejahtera," kata Sri Mulyani, Minggu (6/8).
Pemerintah ingin Indonesia menjadi negara maju, untuk itu investasi yang diberikan pemerintah adalah memberikan dana abadi beasiswa melalui LPDP bagi para sumber daya manusia unggul Indonesia, agar bisa mengenyam pendidikan terbaik dan mengimplementasikan untuk membangun negeri.
Dengan pajak, masyarakat miskin Indonesia terus memiliki harapan dari sisi ekonomi sosial.
"Kita ingin masyarakat terutama yang masih tertinggal, terluar dan miskin bisa kita terus tingkatkan. Itu semuanya hanya bisa dilakukan apabila negara memiki penerimaan negara yaitu dalam bentuk pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak," ucap Sri Mulyani.
