Penilaian dilakukan untuk mencatat semua hak kepemilikan warga untuk dilakukan santunan ganti untung.
Kementerian Agama melalui Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) melanjutkan penilaian terhadap 236 lahan yang terdampak Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat.
Penilaian dilakukan untuk mencatat semua hak kepemilikan warga untuk dilakukan santunan ganti untung.
"Minggu (19 Mei 2024) menjadi hari kedua, sejak penilaian digelar Sabtu 18 Mei 2024. Penilaian dijadwalkan rampung dalam dua hari ke depan," kata Tim Hukum Kementerian Agama, Dendy Finsa di Jakarta.
Dendy menjelaskan, Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan yang menyisir lahan-lahan yang telah terdaftar sebelumnya, dan telah dikeluarkan surat keputusan atau SK untuk dilakukan penilaian.
"Komunikasi antara warga dengan Tim KJPP secara umum berlangsung baik, hal tesebut dapat dilihat dari antusiasme para warga di lapangan yang telah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan menyertai KJPP menunjukkan aset yang ada di atas lahan terkait," jelas Dendy.
"Alhamdulillah, secara umum dilihat dari ketika penilaian, masyarakat antusias kooperatif dan sangat membantu tim penilai yang turun ke lapangan," imbuh Dendy.
merdeka.com
Dendy mengklaim, banyak juga masyarakat yang sudah menanyakan kapan harus mengosongkan lahannya.
Padahal, pihaknya belum menentukan jadwal pengosongan lahan. Dia lantas berkesimpulan, masyarakat kooperatif dengan apa yang dilakukan pihaknya.
"Sebagai perwakilan dari Kemenag, kami berkomunikasi aktif memberikan arahan kepada warga untuk tidak melewatkan satu aset pun untuk dinilai oleh KJPP. Mereka bercerita kapan mereka ada di sini, apa saja yang mereka usahakan di lahan tersebut, apa yang mereka miliki, mulai dari bangunan hingga tanaman, termasuk pohon buah hingga pohon-pohon kayu, di mana itu pun juga diterima untuk dinilai KJPP,” tutur Dendy.
Dendy mendorong, kepada warga yang belum mendaftar agar bisa segera mendaftar agar seluruh warga yang nantinya terdampak pengosongan lahan seluruhnya mendapatkan santunan ganti untung. Diketahui batas pendaftaran adalah 10 Juni 2024.
"Bagi yang belum mendaftar, kami imbau untuk segera mendaftar, dan yang sudah mendaftar, kami imbau untuk tetap kooperatif, kami dampingi secara baik dan demi kebaikan mereka. Kami minta apa yang ada di lahannya dilaporkan saja kepada tim penilai dari KJPP,” Dendy menandasi.
Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), di Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat
Baca Selengkapnya
Rencana perluasan itu membuat jemaat HKI Juanda was-was. Mereka cemas rumah ibadahnya harus dipindah.
Baca Selengkapnya
Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca Selengkapnya
Ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.
Baca Selengkapnya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca Selengkapnya
Dugaan adanya ancaman ini diungkap Firli Bahuri dalam replik sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Baca Selengkapnya
Dengan diterimanya surat CLTN, Supian pun mengemas barang-barang pribadinya dari ruang kerjanya.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik pun turut memberikan perhatian serius pada visi kedaulatan pangan.
Baca Selengkapnya
Korban ditarik ke depan pintu, lalu dicaci maki, dianiaya di depan anak dan istrinya
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi