Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pernyataan Sri Mulyani Tak Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Dipertanyakan

Pernyataan Sri Mulyani Tak Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu Dipertanyakan Pajak. ©2013 Merdeka.com/Ditjen Pajak

Merdeka.com - Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak akan dipisah dari Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini. Langkah ini dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diungkapkan Ekonom Dradjad H Wibowo. Dia memaparkan visi dan misi Jokowi saat berduet dengan Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014. Menurutnya, ada dua visi dan misi Jokowi yang mencakup bidang fiskal.

Pertama, merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan. "Kedua melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia," ujar dia di Jakarta dikutip Sabtu (26/10).

Orang lain juga bertanya?

Mantan wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kedua visi tersebut tercantum secara eksplisit dalam Visi Misi dan Program Aksi Jokowi - JK. "Tepatnya di halaman 39 butir 8 sub-butir 3 dan 4," paparnya.

Dradjad mengatakan, Jokowi juga telah menuangkan visi itu ke dalam dokumen negara melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Dalam buku I RPJMN 2015-2019 tertera bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, namun tetap di bawah koordinasi menteri keuangan.

"Jadi, pernyataan Menkeu Sri Mulyani tersebut jelas bertentangan dengan visi misi Presiden yang sudah menjadi dokumen negara yang dituangkan melalui Perpres 2/2015," kata dia.

Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Pemisahan Dirjen Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, ataupun pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam waktu dekat di Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita tetap beroperasi seperti sekarang," kata Sri Mulyani, seperti mengutip Antara/

Wacana atau usulan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan sudah berkembang sejak beberapa tahun lalu. Usulan ini dikemukakan kembali oleh sebagian anggota DPR pada pertengahan tahun ini saat Presiden Joko Widodo sedang menyusun Kabinet Indonesia Maju.

Pemisahan DJP dari Kemenkeu harus melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 yang hingga saat ini masih dibahas di DPR.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menyebutkan memang akan terdapat perubahan nomenklatur di beberapa Kementerian/Lembaga, namun bukan di Kementerian Keuangan.

Misalnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman yang akan merangkap kementerian yang bertanggung jawab dengan investasi, serta Kementerian Pariwisata yang akan merangkap tanggung jawab untuk membidangi ekonomi kreatif.

Bendahara Negara ini menjamin pihaknya akan mendukung perubahan nomenklatur tersebut secara administratif agar tidak terjadi perlambatan penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kami juga mendukung beberapa Kementerian atau Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur agar di dalam tahap terakhir, etape terakhir pelaksanaan APBN 2019 tetap bisa berjalan secara efektif sesuai program yang mereka akan capai namun tetap akuntabel dan tetap dalam tata kelola yang baik," ujar dia.

Terkait posisi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan yang akan segera purna-jabatan, Sri Mulyani memastikan akan menyiapkan calon Dirjen Pajak yang mumpuni. Masa suksesi Robert tidak akan memakan jeda atau masa transisi lama yang menimbulkan kekosongan kepemimpinan.

"Insya Allah kita sudah akan punya Dirjen Pajak baru yang akan dilantik persis saat Robert Pakpahan selesai menjabat," ujar dia.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan 2025, Batal Naik?
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan 2025, Batal Naik?

Presiden Jokowi tidak menyinggung rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025 dalam pidato nota keuangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi "Semua Visi-Misi Prabowo Masuk APBN 2025"

Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

Baca Selengkapnya
Sinyal Kuat Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Kementerian Penerimaan Negara
Sinyal Kuat Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Kementerian Penerimaan Negara

Prabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.

Baca Selengkapnya
Tugas Pertama Jokowi untuk Keponakan Prabowo: Siapkan dan Kawal APBN Tahun 2025
Tugas Pertama Jokowi untuk Keponakan Prabowo: Siapkan dan Kawal APBN Tahun 2025

Penunjukan Thomas merupakan bagian keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Presiden Terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU RPJPN 2025-2045, Begini Isinya
Jokowi Teken UU RPJPN 2025-2045, Begini Isinya

Dalam pertimbangannya, Presiden menyebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang PJP Nasional tahun 2005-2025 berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Tujuan di Balik Diangkatnya Thomas Djiwandono Jadi Wakil Menteri Keuangan II
Ternyata, Ini Tujuan di Balik Diangkatnya Thomas Djiwandono Jadi Wakil Menteri Keuangan II

Di tangan Tommy, nantinya pemerintah juga akan menyerap berbagai aspirasi dari tim presiden terpilih Prabowo Subianto untuk penyusunan RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban Tegas Jokowi Isu PDIP Bergabung Dukung Pemerintahan Prabowo Gibran
VIDEO: Jawaban Tegas Jokowi Isu PDIP Bergabung Dukung Pemerintahan Prabowo Gibran

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rancang APBN 2025 Sesuai Ajaran Ayah Prabowo Subianto
Sri Mulyani Rancang APBN 2025 Sesuai Ajaran Ayah Prabowo Subianto

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya