Presiden Jokowi gabungkan kementerian, jumlah PNS berkurang?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melebur atau menggabungkan beberapa kementerian yang ada saat ini. Sebab dinilai banyak tumpang tindih pekerjaan dan kewenangan antar kementerian.

Jika Jokowi menggabungkan kementerian atau membentuk kementerian baru, berapa jumlah PNS ideal yang bekerja di dalamnya? Apakah kebijakan ini secara signifikan memangkas jumlah PNS?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno meyakini tidak akan ada pemecatan PNS. Dengan kata lain, jumlah PNS tidak akan berkurang. Namun dia tidak bisa menjawab secara pasti angka yang dibutuhkan tiap kementerian. Setiap lembaga negara membutuhkan kebutuhan PNS berbeda-beda sesuai tugas kementerian tersebut.

"Bentuknya beda-beda, beban tugasnya. Setiap kementerian tugas pokok dan fungsinya. Kalau ditanya berapa itu terkait analisis beban kerja. Karakteristik berbeda beda setiap kementerian dan membutuhkan disiplin ilmu berbeda beda pula," ucap Eko ketika berbincang dengan merdeka.com di ruangannya, akhir pekan lalu.

Berkaca dari kondisi saat ini, kementerian yang paling banyak jumlah PNS-nya adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Disusul kementerian kesehatan, kementerian agama, kementerian PU. Menurut Eko, kementerian tersebut mempunyai tugas besar dan bekerja di lapangan.

"Kementerian sedikit orangnya itu yaitu kementerian negara hanya membuat kebijakan. Tidak melaksanakan kebijakan itu seperti Kemen PAN-RB," tegasnya.

Dia menyebut, paling sedikit kementerian mempekerjakan 400 PNS. Sedangkan paling banyak bisa mencapai puluhan ribu. "Paling sedikit itu 300-400 orang. Kalau seperti Kemendikbud itu sampai puluhan ribu. Termasuk dosen-dosen seluruh perguruan tinggi."

Eko yakin, semua PNS siap jika pada kenyataannya nanti Presiden Jokowi melebur kementerian. Dia mengklaim, PNS siap ditransfer ke kementerian lain atau ke daerah. Namun dalam pemindahan pegawai akan dilakukan tes kompetensi untuk melihat posisi mana yang akan diduduki di kementerian baru nantinya.

"Mengisi jabatan standar sesuai kompetensi selevel apa kemudian orang-orang itu di tes untuk jabatan itu. Kompeten kalau masuk ya masuk. Kalau tidak jadi staf sesuai kompetensinya," tutupnya. (mdk/noe)