Resmi diluncurkan Sri Mulyani, ini penjelasan soal kartu Kartin1
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan platform kartu Kartin1. Kartu ini mengintegrasikan identitas serta kartu lain yang selama ini digunakan masyarakat. Kartu sakti ini terintegrasi banyak layanan seperti BPJS Kesehatan, NPWP, ATM, e-Money, e-Toll, SIM, KTP dan lainnya.
Platform Kartin1 ini diharapkan dapat menjadi salah satu media integrasi data menuju single identity number (SIN) untuk kelancaran berbagai program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan pembentukan cashless society.
Acara launching ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, perwakilan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen lmigrasi, Dirjen Dukcapil, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Himpunan Bank-Bank Milik Negara, dan Pemprov Jawa Barat.
-
Siapa yang akan menerapkan KTP Sakti? Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
-
Bagaimana cara mencapai inklusi digital? Mencapai inklusi digital melibatkan berbagai upaya dan strategi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat secara keseluruhan.
-
Mengapa aplikasi data ini dianggap penting untuk penanggulangan kemiskinan? Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana IKN berperan dalam transformasi ekonomi? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,“ jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama digitalisasi BRI? Rasanya perlu kami riding this wave karena ini momen yang pas untuk bisa terus mengedepankan digitalisasi terutama dengan tujuan mendukung financial inclusion', ungkapnya.
"Hari ini kita luncurkan Kartin1 upaya DJP untuk buat kartu multifungsi tujuan menyatukan identitas dari seseorang WP yang dikombinasikan identitas pribadi dan afiliasi dengan program lain. Kita bisa dapat informasi yang sifat konsisten antar lembaga, institusi pemerintah saling membantu memudahkan para mereka yang belum patuh pada pajak dan jasa yang lain," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara launching platform Kartin1, di gedung DJP Pusat, Jumat (31/3).
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menjelaskan, pemilihan nama Kartin1 dinilai sangat tepat sesuai dengan buku yang sangat terkenal habis gelap terbitlah terang.
"Selesai Tax Amnesty, kegelapan rentan hubungan perpajakan diharapkan berakhir dan besok terbit lah terang. Ini suatu simbol bagi kita semua sampaikan masyarakat bahwa DJP akan hijrah ke masa yang terang," ujarnya
Lebih lanjut dirinya mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah, sehingga masyarakat akan menemukan image yang baru dari DJP.
"Kita masuk era baru yang positif berdasarkan atas tata kelola yang baik, konsistensi kita perbaiki, bisnis proses kira dan berikan kepastian pada masyarakat agar tidak ada trauma atau image yang negatif,"
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaYusri juga menyebut, manfaat singel data mempermudah pada pencarian informasi data lain.
Baca SelengkapnyaKartu identitas resmi ini sangat dibutuhkan jemaah haji untuk bisa mengikuti rangkaian ibadah puncak haji.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaBagi calon peserta yang hendak mendaftar diharusnya membuat akun Prakerja terlebih dahulu.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaYustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnya