Setelah dilebur, saham PGN jadi milik Pertamina
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan skema penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) ke PT Pertamina (Persero) dalam payung holding BUMN energi akan diatur dalam peraturan pemerintah.
"Kajian tinggal prosesnya, saya kira tidak akan memakan waktu yang lama.Jadi saham negara di PGN diberikan ke Pertamina," ujar Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta, Selasa (26/4)
Menurut Edwin, penggabungan PGN ke Pertamina masih harus menunggu pembahasan penbentukan holding BUMN selesai. Kementerian BUMN menargetkan pembahasan tersebut bisa selesai dalam dua bulan ke depan.
-
Apa yang sedang dikaji Pertamina saat ini? 'Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,' kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, (30/8).
-
Siapa yang memimpin peninjauan kesiapan Pertamina? Guna memastikan kesiapan layanan dan kehandalan pasokan energi saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif bersama Kepala BPH Migas Erika Retnowati didampingi oleh Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional melakukan peninjauan ke Kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap dan SPBU di Kabupaten Cilacap.
-
Kenapa Pertamina harus beradaptasi dengan cepat? Aspek ini akan menentukan Pertamina ada terus atau tidak, sehingga Pertamina harus cepat beradaptasi.
-
Kapan PT Pertamina Hulu Energi resmi berdiri? Pada waktu itu, perusahaan ini memiliki peran untuk mendukung operasi kilang petrokimia di Cilacap, Jawa Tengah. Di tahun 2002, AOS berubah nama menjadi PT Pertahulu Energy. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 2007, berubah lagi menjadi PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama Pertamina di BMTH? Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan Pelindo untuk penyiapan relokasi fasilitas penerimaan BBM dan Avtur ke dermaga baru.
-
Kapan Pertamina Patra Niaga selesaikan tugasnya? Berakhir pada 8 Januari 2024, Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan tugas penyaluran energi bagi masyarakat dengan maksimal sepanjang periode Satgas Nataru.
Pemerintah saat ini menguasai 56,96 persen saham PGN. Sisanya, 43,04 persen saham dikuasai publik. Setelah saham PGN yang dikuasai pemerintah diberikan ke Pertamina, DPR meminta sisa saham yang dikuasai publik dibeli kembali (buyback). Dengan begitu, Pertamina akan menguasai penuh PGN.
Anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo mengatakan salah satu cara mensinergi pembangunan infrastruktur gas adalah dengan membentuk holding BUMN energi yang menggabungkan PGN dengan Pertamina.
"Jadi, digabung berada dalam satu holding. Ke depan bisa saja saham swasta di PGN di buyback," kata Hari.
Senada dengan Hari, Anggota Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir, mengatakan dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.
"Jadi jika sudah di buyback diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik," jelas Inas.
PGN pada 2016-2019 berencana menambah jaringan pipa gas baik transmisi maupun distribusinya sepanjang lebih dari 1.680 Km. Infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun sepanjang lebih dari 1.680 km tersebut di antaranya adalah proyek pipa transmisi open access Duri-Dumai-Medan, pipa transmisi open access Muara Bekasi-Semarang, pipa Distribusi Batam (Nagoya) WNTS-Pemping dan pipa distribusi gas bumi di wilayah eksisting dan daerah baru lainnya.Dengan tambahan pipa gas sepanjang lebih dari 1.680 km tersebut, akan membuat jumlah pipa gas bumi PGN yang saat ini sebanyak 6.986 km, pada 2019 nanti menjadi lebih dari 8.660 km. Jumlah ini akan meningkatkan kemampuan penyaluran gas PGN mencapai 1.902 MMSCFD.
Sementara itu, Pertamina hingga kini tercatat sebagai satu-satunya perusahaan energi di Indonesia yang menguasai mata rantai bisnis gas secara terintegrasi. Bisnis gas yang dijalankan Pertamina saat ini tak lepas dari kontribusi empat anak usaha di sektor eksplorasi dan produksi, yaitu PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP Cepu, dan PT Pertamina Internasional EP (PIEP). Dari tiga anak usaha di dalam negeri saja, Pertamina memproduksi gas sebanyak 1,63 miliar kaki kubik per hari.Gas yang diproduksi anak usaha Pertamina, sebagian langsung disalurkan melalui pipa oleh PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha Pertamina di sektor distribusi dan transmisi gas, ke konsumen. Jaringan pipa transmisi open acces Pertamina saat ini mencapai 2.200 kilometer.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina akan memberikan dampak positif, tidak hanya untuk konsumen gas, namun juga bagi kinerja kedua perusahaan.
"Dengan penggabungan dan integrasi infrastruktur gas, seharusnya harga gas untuk konsumen akan lebih murah," tegas Komaidi.
Pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Industri Pengguna Gas Bumi Indonesia hingga saat ini masih mengeluhkan tingginya harga gas, sehingga menyulitkan untuk berkompetisi. Padahal, gas berkontribusi 40-50 persen terhadap total biaya produksi.
Data Forum Industri Pengguna Gas menyebutkan, harga gas bumi untuk industri di Malaysia sebesar USD 3,69 per MMBTU dan USD 3,94 per MMBTU di Singapura. Sementara itu, di Indonesia harga gas bumi untuk industri mencapai USD 8,29 per MMBTU di Jawa Timur, dan sekitar USD 7 per MMBTU di Jawa Barat.
"Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah," pungkas Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam Ahmad Safiun.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaPHE Batal IPO karena dinamika kondisi pasar modal dunia dan Asia Tenggara yang masih fluktuatif.
Baca SelengkapnyaMasa operasi dan kontrak Vale Indonesia diketahui akan berakhir pada 2025.
Baca SelengkapnyaPembelian saham tersebut bersyarat sesuai dengan definisi CSPA, masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui BTN.
Baca SelengkapnyaKomisaris Utama PGN, Amien Sunaryadi memacu PGN Group agar meningkatkan keberadaannya di mata masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih memproses divestasi saham PT Vale Indonesia.
Baca SelengkapnyaUpaya meningkatkan volume penjualan diberbagai wilayah terus dilakukan, baik di wilayah yang tersedia jaringan maupun penetrasi infrastruktur wilayah baru.
Baca SelengkapnyaGN berfokus dalam optimalisasi di berbagai sektor bisnis untuk menopang kinerja Perseroan.
Baca SelengkapnyaPGN berkomitmen mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri.
Baca Selengkapnya