Sindirian Menko Zulhas: BRIN Malah Bicara Moderasi Beragama, Padahal Kita Butuh Bibit Padi Unggul
Zulhas menyebut, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menyediakan bibit unggul.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan membeberkan kendala yang dihadapi di sektor pangan selama 1,5 bulan menjabat. Ia menyoroti berbagai permasalahan yang membuat sektor pangan dan pertanian di Indonesia menjadi sangat rumit dan terbengkalai.
Zulhas menyebut, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menyediakan bibit unggul.
"Kalau bahas bibit pasti berkaitan dengan BRIN karena pertanian sudah engga boleh lagi melakukan penelitian. BRIN kadang-kadang ngomongin mengenai moderasi beragama, padahal kita butuhnya bibit unggul padi, ini memang enggak mudah. Pertanian sungguh-sungguh terbengkalai," kata Zulhas dalam acara Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi di Jakarta, Selasa (3/12).
Zulhas juga menyoroti banyaknya pakar pertanian di Indonesia, tetapi hal tersebut tidak serta-merta mendorong tercapainya swasembada pangan.
"Jadi, padahal banyak pakar, tapi menuju swasembada tetap ruwet," ungkapnya.
Penyederhanaan Distribusi Pupuk
Salah satu langkah yang telah dilakukan Zulhas adalah merapikan sistem distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu rumit. Ia menyebut sebelumnya, pengadaan pupuk melibatkan banyak tahapan administrasi yang memperlambat proses.
"Misalnya pupuk. SK bupati kita hilangkan. SK gubernur kita hilangkan lagi aturan menteri perdagangan. Macam-macam kita hilangkan. Sekarang distribusi pupuk langsung dari Kementerian Pertanian ke Direktur Utama Pupuk, lalu ke Gapoktan atau pengecer," jelas Zulhas.
Ia menambahkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bisa langsung sampai kepada petani tanpa melalui prosedur berbelit-belit. Zulhas juga menyebut penyuluh pertanian yang sebelumnya kurang optimal kini diurus langsung oleh Kementerian Pertanian agar dapat memberikan dukungan secara menyeluruh.
"Penyuluh di kabupaten kadang-kadang jadi sopir, macam-macam. Dan saya juga tiga kali rapat sudah selesaikan. Penyuluh sekarang yang ada dari pusat. Oleh Kementan ditangani langsung oleh Kementan karena nanti penyuluh itu tidak hanya tanaman padi. Tapi tanam dalam artian luas," paparnya.
Masalah Irigasi yang Mendesak
Permasalahan irigasi juga menjadi fokus Zulhas selama menjabat. Ia menjelaskan bahwa banyak sawah di Indonesia hanya mampu panen sekali atau dua kali setahun karena kondisi irigasi yang buruk.
"Karena sawah kita itu ternyata ada satu kali panen, ada dua kali panen. Yang satu kali panen berarti pasti irigasinya enggak ada. Kemudian dua kali, artinya irigasinya rusak. Tiga kali, irigasinya bagus," ungkapnya.
Zulhas menyoroti pembangunan bendungan yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya diikuti dengan pembangunan saluran irigasi yang memadai. Ia juga menekankan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, sering kali lebih memprioritaskan pembangunan jalan raya dibandingkan irigasi.
"Bupati tak akan membangun irigasi, yang dibangun jalan raya. Gubernur nggak mungkin juga, jalannya pada rusak, dia nggak urus irigasi. Jadi pertanian terbengkalai. Sungguh-sungguh terbengkalai," katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini telah mengambil alih tanggung jawab pembangunan irigasi. "Ini baru saya selesaikan. Pusat sekarang boleh membangun irigasi irigasi," Zulhas mengakhiri.
