Sri Mulyani Harap Kinerja Perbankan Tetap Baik di Tengah Gejolak Ekonomi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kondisi ekonomi tahun ini masih dipenuhi oleh ketidakpastian. Hal ini membuat pemerintah harus waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa berimbas kepada ekonomi dalam negeri.

Sri Mulyani menyebut kondisi ekonomi tahun ini tak lepas dari apa yang terjadi sejak tahun lalu. Apalagi, sejumlah kejadian telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian yang dapat berdampak ke ekonomi Indonesia.

"Episode 2019 sangat banyak yang membuat spill over terhadap perekonomian global baik komoditas tertekan, baik confident, dan juga dari sisi policy respon," kata dia dalam acara BRI Group Economy Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, (29/1).

Walaupun sejumlah sektor perekonomian tertekan, Sri Mulyani meyakini industri perbankan masih mencatatkan kinerja yang positif. Misalnya saja pencapaian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mencatatkan pertumbuhan positif baik untuk kredit ataupun laba yang dibukukan di 2019.

Seperti diketahui, BRI mencatatkan laba bersih sebesar Rp34,41 triliun atau naik 6,2 persen dari tahun buku 2018. Sementara untuk kredit, BRI mencatatkan penyaluran mencapai Rp908,88 triliun atau tumbuh 8,44 persen di atas rata-rata industri perbankan yang tumbuh sebesar 6,08 persen.

Direktur Utama BRI Sunarso mengakui, kondisi perekonomian memang masih akan tertekan oleh perkembangan global. Namun dirinya optimistis dengan pesan yang disampaikan oleh Sri Mulyani membuat bank akan berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya.

"Acara ini dilakukan agar dapat sinyal dan arahan kebijakan dari pemerintah terutama kebijakan fiskal dan lain-lain. Dan kita bisa sesuaikan susun strategi bisnis di area yang kita kerjakan masing-masing. Selama 2019, BRI tetap mampu hasilkan kinerja keuangan yang sangat baik," ungkapnya.

Pertumbuhan Kredit di Kuartal I-2020

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga kuartal I-2020 masih melemah. Angka penyaluran kredit diperkirakan berada di bawah 7 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah menjelaskan, masih lemahnya penyaluran kredit tersebut didorong oleh beberapa hal. Salah satunya adalah sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang masih akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau front loading meski lebih terukur.

"Pertumbuhan kredit kuartal pertama diperkirakan belum tinggi, pertumbuhannya diperkirakan tidak terlalu berbeda dengan akhir tahun lalu diperkirakan masih di bawah 7 persen," kata Halim, di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1).

Namun demikian, dia LPS melihat optimisme dan stabilitas keuangan masih tetap terjaga dengan likuiditas yang memadai. Menurutnya, kredit yang melemah dapat mengurangi kebutuhan likuiditas perbankan.