Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKI di Sulsel tak tersentuh program KUR, ini kata OJK

TKI di Sulsel tak tersentuh program KUR, ini kata OJK OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sulawesi Selatan mengaku tidak bisa menikmati program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah Jokowi-JK. Padahal, daerah tersebut terkenal memiliki jumlah TKI terbesar di Indoensia.

Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Region 6 Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Andi Muhammad Yusuf mengakui, porsi KUR untuk TKI memang sangat minim. Secara nasional, hanya 0,3 persen atau Rp 69,1 miliar untuk TKI, dari total Rp 27,64 triliun hingga April 2017.

"Di Sulsel belum pernah pernah ada penyaluran KUR untuk penempatan TKI. Secara detail, kami juga belum mengetahui apa yang menjadi penyebabnya," kata Andi Muhammad Yusuf di Makassar, Kamis (1/5).

Andi berjanji akan menyasar data soal KUR untuk penempatan TKI ini khususnya di Sulsel karena sumber data lengkapnya masih berada pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Kami tidak bisa berspekulasi ihwal alasan belum adanya penyaluran KUR untuk penempatan TKI di Sulsel. Ini jadi pekerjaan rumah bagi kami di OJK untuk menganalisisnya,"

Mengenai penyaluran KUR di Sulsel sendiri, realisasi hingga April ini sudah mencapai Rp 1,82 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 69.089 UMKM. Target KUR di Sulsel sendiri di tahun 2017 ini sebesar Rp 5,28 triliun.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Lawan Rentenir, OJK Gelontorkan Rp30 Miliar
Lawan Rentenir, OJK Gelontorkan Rp30 Miliar

Program ini sangat efektif untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan.

Baca Selengkapnya
OJK Usul Program INOVASI Buat Kripto Lebih Inklusif, Pelaku Industri Angkat Suara
OJK Usul Program INOVASI Buat Kripto Lebih Inklusif, Pelaku Industri Angkat Suara

Kerangka strategi INOVASI mencakup sejumlah langkah yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan industri kripto.

Baca Selengkapnya
Siapkan Anggaran Rp5 Triliun, Program Kartu Prakerja Targetkan 1,14 Juta Penerima Manfaat pada 2024
Siapkan Anggaran Rp5 Triliun, Program Kartu Prakerja Targetkan 1,14 Juta Penerima Manfaat pada 2024

Cahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejar Target Desa Teraliri Listrik 100 Persen, PLN Minta Suntikan Dana Rp3 Triliun
Kejar Target Desa Teraliri Listrik 100 Persen, PLN Minta Suntikan Dana Rp3 Triliun

Pemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.

Baca Selengkapnya
OJK Bubarkan 6 Dana Pensiun di Awal 2024, Ini Daftar dan Alasannya
OJK Bubarkan 6 Dana Pensiun di Awal 2024, Ini Daftar dan Alasannya

Hingga Juni 2024, OJK menyetujui penetapan pembubaran atas 6 Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Baca Selengkapnya
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.

Baca Selengkapnya
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan

Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.

Baca Selengkapnya
Kalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Kalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM

Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.

Baca Selengkapnya
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025

Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.

Baca Selengkapnya