Wapres Maruf Amin Ungkap Sumbangan Ekonomi Syariah di Tahun 2030 Bisa Tembus Rp155 Triliun
kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar setara Rp155,52 triliun atau 1,5 persen PDB nas
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun ia juga mengakui masih banyak yang belum terealisasikan.
Ma'ruf menyebut Indonesia saat ini memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global yang tentunya juga akan diikuti berbagai tantangan. Secara umum masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
"Potensinya sangat besar tapi memang realisasinya belum seperti potensi yang kita miliki," kata Ma'ruf dalam acara The Sharia Economy And Finance, Jakarta, Selasa (3/9).
Dia menyebut di tahun 2030 kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar setara Rp155,52 triliun atau 1,5 persen PDB nasional.
"Selain itu ekonomi syariah di masa mendatang akan melaju kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan," ujar Ma'ruf.
Tantangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkembang di Indonesia
Selain itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi. Minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah hingga masih belum optimalnya sinergi dan integrasi industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah.
"Karena sosial syariah ini besar potensinya, zakat saja sekitar Rp270 triliun per tahun, wakaf itu Rp180-an triliun, tapi itu baru potensinya dan belum kita realisasikan," papar dia.
Tak hanya itu, data kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu terus ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan.
"Untuk itu ke depan, strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah akan difokuskan pada upaya mensinergikan empat pilar utama dan ditopang penguatan regulasi dan kelembagaan, dan digitalisasi, serta peningkatan literasi," pungkas Wapres itu.
