CEK FAKTA: Hoaks Bank Indonesia Tak Bisa Edarkan Uang Karena Dilockdown BIS
Informasi Bank Indonesia dilockdown Bank for Internasional Settlements sehingga tidak bisa mencetak uang Rp680T adalah hoaks. Pencetakan maupun peredaran uang yang dilakukan Bank Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan Bank for Internasional Settlements
Beredar informasi Bank Indonesia dibekukan oleh BIS (The Bank for Internasional Settlements). Informasi itu menyebutkan bahwa imbas 'lockdown; itu, BI tidak bisa melakukan transaksi Keuangan Internasional sejak 10 Oktober 2020.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
Kominfo
"Pada jam 00.00 WIB 10 Oktober 2020, BIS (The Bank for Internasional Settlement) yang berpusat di Basel, Switzerland telah melakukan "Lock Down" kepada BI (Bank Indonesia) yang mengakibatkan BI tidak bisa lagi melakukan transaksi Keuangan Internasional. Uang yang telah dicetak oleh BI sebesar 680T yang siap diedarkan tidak mendapat izin edar dari BIS."
Penelusuran
Menurut penelusuran merdeka.com, informasi itu adalah hoaks. Dalam artikel republika.co.id berjudul "Cek Fakta: Benarkah Bank Indonesia Sempat Di-lockdown?" pada 23 Januari 2021, dijelaskan bahwa BI tidak memerlukan izin BIS.
Menanggapi pernyataan yang beredar itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menegaskan jika informasi tersebut adalah berita tidak benar. "Jelas hoax itu," ujar Erwin kepada Republika di Jakarta, Kamis (21/1).
Dia menambahkan, kabar itu sangat tidak masuk akal. Utamanya, yang menyebut jika BI harus mendapat izin dari BIS untuk melakukan pencetakan dan peredaran uang. "BI tidak harus dan tidak perlu mendapat izin dari BIS," jelas Erwin.
Dia menegaskan, BIS nyatanya juga tidak lebih tinggi, dan bukan atasan dari IMF ataupun World Bank. Tak hanya itu, menurut Erwin, BIS sejauh ini dalam koridornya juga tidak pernah masuk dan mengintervensi urusan politik dalam negeri setiap anggotanya.
Ketika ditanya pencetakan dan pengedaran uang di Indonesia, Erwin menegaskan BI dalam kondisi baik-baik saja. Sebagai informasi, Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan.
Kesimpulan
Informasi Bank Indonesia dilockdown Bank for Internasional Settlements sehingga tidak bisa mencetak uang Rp680T adalah hoaks. Pencetakan maupun peredaran uang yang dilakukan Bank Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan Bank for Internasional Settlements.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(mdk/noe)