Ajudan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Mengajukan Pengunduran Diri Massal

Para ajudan ini sebelumnya telah menyampaikan niat untuk mundur setelah kegagalan Yoon Suk Yeol dalam mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Para ajudan senior Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengajukan pengunduran diri secara massal pada Rabu (1/1), sehari setelah kantor kepresidenan mengungkapkan penyesalan atas keputusan Penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk menyetujui penunjukan dua hakim baru yang akan menentukan nasib Yoon.

"Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri serta semua sekretaris senior lainnya, telah mengajukan pengunduran diri mereka," ungkap kantor kepresidenan dalam pernyataan resminya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (1/1/2025).

Choi Sang-mok, sebagai Penjabat Presiden Korea Selatan, menyatakan bahwa ia tidak akan menerima pengunduran diri tersebut. Ia menekankan fokus utama saat ini adalah meningkatkan perekonomian dan menstabilkan urusan negara, seperti yang disampaikan kantor kepresidenan Korea Selatan. Para ajudan ini sebelumnya telah menyampaikan niat untuk mundur setelah kegagalan Yoon Suk Yeol dalam mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024, meskipun pengunduran diri mereka belum diterima, menurut seorang pejabat presiden yang enggan diidentifikasi karena pertimbangan politik.

Pejabat tersebut menjelaskan, para sekretaris senior telah mendampingi Choi sejak ia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya menambahkan, para ajudan tersebut tidak terlibat dalam operasi harian pemerintah, tetapi mereka diwajibkan untuk melapor kepada Choi dan menghadiri rapat jika diperlukan. Pengajuan pengunduran diri terbaru ini terjadi sehari setelah Choi memberikan persetujuan yang mengejutkan untuk mengisi dua posisi kosong di Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam proses pemakzulan terhadap Yoon, sehingga jumlah hakim menjadi delapan dari sembilan anggota pengadilan. Setiap keputusan terkait kasus Yoon memerlukan persetujuan dari setidaknya enam hakim.

Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Yoon mengkritik keputusan Choi tersebut, menyebutnya "dogmatis" dan kurang dalam hal konsultasi. Menteri Keuangan Choi diangkat sebagai penjabat presiden pada Jumat (30/12) setelah pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjabat sejak 14 Desember 2024 saat Presiden Yoon diskors dari jabatannya.

Yoon Suk Yeol kini menghadapi penyelidikan atas tuduhan kepemimpinan pemberontakan, dan pengadilan distrik Seoul pada Selasa (28/12) memberikan izin untuk penangkapannya, sebuah langkah yang menjadi yang pertama bagi seorang presiden yang sedang menjabat.