Aung San Suu Kyi menolak istilah pembantaian muslim Rohingya
Sikap pemerintah Myanmar soal pelanggaran HAM di Rakhine masih mendua, walau kini rezim demokratis berkuasa
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, menolak istilah 'persekusi rohingya' yang digunakan oleh Pelapor Khusus HAM PBB. Menurutnya, warga Myanmar sampai kapanpun selalu mengasosiasikan orang Rohingya sebagai pendatang gelap asal Bangladesh.
Sebagai gantinya, politikus perempuan yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini mengusulkan sebutan 'komunitas muslim di negara bagian Rakhine'.
-
Apa yang dilakukan Rohingya ini? Anggota Polsek Panipahan menemukan 11 orang Rohingya dan 11 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menyebrang ke Malaysia secara ilegal.
-
Apa yang dilakukan oleh warga Rohingya di Pekanbaru? Mereka tiba tadi malam dan mengaku tidak tahu siapa yang membawa. Polisi mengamankan sebanyak 13 orang etnis Rohingya yang masuk wilayah Kota Pekanbaru, Riau. Mereka terlantar di jalan protokol yakni di pinggir Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru.
-
Bagaimana situasi Rohingya di Bangladesh? Pemerintah Bangladesh telah berupaya untuk menangani masalah keamanan ini dengan meningkatkan patroli dan keamanan di sekitar kamp-kamp pengungsian.
-
Apa sebenarnya itu Rohingya? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar.
-
Kenapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar? Mereka telah menghadapi diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan dari pemerintah dan mayoritas Buddhisme Rakhine.
-
Dimana sebagian besar Rohingya tinggal di Myanmar? Etnis Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar.
Pernyataan itu disampaikan Suu Kyi kemarin, selepas menemui Pelapor Khusus Yanghee Lee, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Selasa (21/6).
"Istilah-istilah yang bisa memicu emosi salah satu pihak sebaiknya dihindari, agar solusi damai atas masalah tersebut bisa dicari segera," kata Suu Kyi.
Suu Kyi sejak lama dituding bersikap mendua terhadap isu Rohingya oleh para pegiat HAM. Mayoritas pemilih Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang beragama Buddha, tidak menganggap persekusi muslim di utara negara itu sebagai isu penting. Suu Kyi sempat digadang-gadang bisa membuat perubahan signifikan di Rakhine, karena partainya berasas demokrasi serta akhirnya berhasil melengserkan junta militer lewat pemilu.
Pengungsian muslim Rohingya di Myanmar terbakar (c) REUTERS/Soe Zeya Tun
Awal pekan ini, Badan Khusus HAM PBB melansir laporan yang secara jelas menyebut apa yang menimpa warga Rohingya di Myanmar sebagai kejahatan kemanusiaan sistematis. Penduduk muslim di Rakhine dilarang bekerja di sektor formal, tidak bisa mengakses rumah sakit, bahkan tidak dilayani oleh dukun beranak sehingga tingkat kematian ibu dan anak sangat tinggi di kalangan komunitas muslim. Lebih dari 500 ribu warga dewasa Rohingya tidak punya hak memilih di Myanmar.
Jumlah warga Rohingya mencapai 1,1 juta orang, mayoritas berada di Rakhine. Setelah kerusuhan parah terjadi pada 2012 lalu, sampai sekarang lebih dari 130 ribu orang terpaksa mengungsi ke seluruh dunia.
Suu Kyi, sebagai politikus yang secara de facto lebih berkuasa dari Presiden Myanmar, telah memerintahkan pembentukan lembaga khusus untuk mengentaskan kemiskinan di Rakhine. Hanya saja tugas dan fungsi lembaga dibentuk sebulan lalu ini masih belum jelas.
Thet Thinzar, Utusan Myanmar untuk Badan HAM PBB, mengkritik laporan terbaru yang masih saja memakai kata Rohingya. Penyebutan muslim Rohingya menurutnya sangat sensitif bagi warga Myanmar.
"Agar tercipta harmoni dan rasa saling percaya di kalangan akar rumput sangat disarankan tidak memakai (Rohingya)," ujarnya.
Baca juga:
Nestapa ribuan muslim Rohingya kamp pengungsiannya ludes terbakar
Belasan pengungsi Rohingya tersesat 1 tahun di hutan Thailand
Partai Aung San Suu Kyi menang, Rohingya pesimis nasibnya berubah
ASEAN disebut akan gagap setiap muncul arus pengungsi Rohingya
Isu SARA memanas di Myanmar, pagoda dibangun dekat gereja & masjid
Tokoh Indonesia minta Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dicabut