India Tutup Wilayah Kashmir, Sejumlah Pejabat Ditangkap
Sejumlah media India juga melaporkan, beberapa pemimpin pro-India di Kashmir, termasuk mantan Kepala Menteri Mehbooba Mufti dan Umar Abdullah dikenakan tahan rumah.
Sebagian wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India kini ditutup dan sejumlah pejabat lokal ditangkap menyusul makin tegangnya situasi di kawasan konflik itu setelah India mengerahkan sejumlah tentara ke sana.
"Sesuai dengan perintah, tidak boleh ada warga keluar daerah dan semua institusi pendidikan ditutup," kata pernyataan pemerintah Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Minggu malam, seperti dilansir laman Aljazeera, Senin (5/8).
-
Kapan konflik Bangladesh terjadi? Konflik Bangladesh merupakan konflik yang terjadi di antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada 26 Maret-16 Desember 1971.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang terjadi selama Pengepungan Sarajevo? Pengepungan Sarajevo merupakan peristiwa blokade panjang di Sarajevo, ibu kota Bosnia dan Herzegovina, selama Perang Bosnia berlangsung. Setelah awalnya dikepung oleh pasukan Tentara Rakyat Yugoslavia, kota Sarajevo kemudian dikepung oleh Tentara Republika Srpska.
-
Kapan Abram Khan lahir? Awalnya Shah Rukh Khan dan sang istri memutuskan cukup dengan dua anak karena sama-sama sibuk, siapa sangka pada Mei 2013 Abram Khan lahir ke dunia.
-
Apa yang dimaksud dengan kata-kata diam dalam konteks ini? Kata-kata diam adalah salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana kita diam apa makna di balik diamnya kita.
-
Bagaimana KPK menindaklanjuti status tersangka Karna Suswandi? Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya
Aturan itu juga mengatakan larangan tersebut akan diberlakukan di Distrik Srinagar.
Sejumlah media India juga melaporkan, beberapa pemimpin pro-India di Kashmir, termasuk mantan Kepala Menteri Mehbooba Mufti dan Umar Abdullah dikenakan tahan rumah.
Peraturan ini muncul setelah pemerintah India mengerahkan 10 ribu tentara ke Kashmir lalu kemudian ada seruan agar turis dan peziarah Hindu meninggalkan kawasan Kashmir itu.
Warga setempat khawatir pemerintah India berencana mengubah demografi di wilayah yang dihuni mayoritas muslim itu melalui aturan larangan orang luar membeli tanah di Kashmir.
Pada Minggu pagi, mantan Kepala Menteri Faruq Abdullah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin politik di Kashmir kemudian mengeluarkan pernyataan yang isinya peringatan agar jangan ada pihak yang berupaya mengubah status Kashmir seperti yang tertuang dalam Pasal 35A di Konstitusi India.
Pernyataan itu juga mengumumkan sejumlah partai politik di Kashmir tetap bersatu untuk melindungi status Kashmir sebagai wilayah otonomi khusus.
Sejumlah politisi partai berkuasa India, BJP, dan sayap kanannya, mengajukan serangkaian petisi untuk mengubah pasal itu ke Mahkamah Agung India.
Bulan lalu pemimpin senior partai BJP memberi sinyal bahwa pemerintah berencana membangun pemukiman khusus warga Hindu di Kashmir.
Seorang tokoh separatis, Syed Ali Geelani, dalam pernyataannya kemarin juga menyerukan agar warga Kashmir bersatu untuk melawan agresi India.
Baca juga:
Jadi Misteri Bertahun-tahun, Begini Pencarian Pelaku Teror Hotel Mumbai India
Perdana Menteri Pakistan Tawarkan Rekonsiliasi dengan India
Ketegangan Berakhir, Pakistan Bebaskan 360 Tahanan India
Pakistan Bantah Terlibat Serangan Bom Bunuh Diri di Kashmir
India dan Pakistan Saling Ancam Serangan Gunakan Rudal