Indonesia dan 17 negara tolak naskah pengakuan hak LGBT di PBB
Naskah yang ditolak adalah rencana aksi New Urban Agenda terkait penghormatan hak penyuka sesama jenis di kawasan perkotaan seluruh dunia. Sejak Juli lalu di Surabaya, pemerintah Indonesia menolak kata-kata 'LGBT'. Belarusia, Rusia, dan Qatar akhirnya ikutan.
Kelompok beranggotakan 17 negara menolak naskah rencana aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisi pengakuan terhadap hak kelompok gay, lesbian, biseksual, dan transgender (LGBT). Indonesia termasuk negara yang menolak tersebut. Naskah ini awalnya disusun terkait strategi pengembangan perkotaan di masa depan sesuai visi bersama PBB.
Rancangan naskah awalnya diusulkan oleh Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Seandainya disetujui mayoritas negara, maka pengakuan terhadap hak-hak LGBT di perkotaan seluruh dunia dapat disetujui saat Konferensi PBB di Ekuador pertengahan bulan ini.
-
Apa yang dimaksud dengan LGBTQ? LGBTQ adalah singkatan dari Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer. Ini merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang mengarah pada jenis identitas seksual selain heteroseksual.
-
Bagaimana konflik antar kelompok terjadi? Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
-
Kenapa penting untuk memahami LGBTQ? Penting bagi masyarakat untuk mnegedukasi diri sendiri terkait isu LGBTQ yang ada di masyarakat. . Dengan pemahaman ini, diharapkan setiap masyarakat bisa bijak dalam bersikap terhadap kelompok LGBTQ.
-
Apa yang membuat pernikahan Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo kontroversial? Mayangsari menikah dengan putra Presiden RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, pada tahun 2000. Pernikahan mereka sempat menjadi kontroversial, tetapi hubungan mereka masih berlangsung hingga sekarang.
-
Bagaimana istilah LGBTQ digunakan untuk mengakui dan menghormati keragaman? LGBTQ digunakan untuk mengakui dan menghormati keragaman identitas gender dan orientasi seksual, serta untuk memperjuangkan hak-hak, penerimaan, dan kesetaraan bagi individu-individu dalam kelompok ini.
-
Apa yang menjadi kontroversi dari pernyataan Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika sempat viral lantaran melontarkan ide tentang para capres yang harusnya ada tes mengaji.
Kantor berita Reuters melaporkan, Kamis (13/10), negara-negara dengan mazhab politik konservatif langsung merapatkan barisan, termasuk Indonesia. "Kampanye menolak kalimat pengakuan hak-hak dasar LGBT itu dilakukan di balik layar oleh diplomat Belarusia," kata sumber yang terlibat langsung dalam pembahasan agenda pembangunan perkotaan itu.
Indonesia bergabung bersama Rusia, Qatar, Bangladesh, Arab Saudi, Nigeria, Malaysia, Pakistan, hingga Uni Emirat Arab, menuntut istilah LGBT dihapus. Selanjutnya, 17 negara itu menyodorkan kalimat alternatif, "pembangunan perkotaan wajib ramah pada keluarga."
Perlawanan terhadap rancangan aksi ramah gay dan lesbian ini sudah dimulai sejak konferensi tentang kota di Surabaya, Jawa Timur, Juli lalu. Utusan pemerintah Indonesia di hadapan ratusan delegasi seluruh dunia, menyatakan tidak ada ruang bagi LGBT diakui secara legal formal oleh negara. Sikap serupa diambil oleh negara Asia Tenggara lainnya. Dipicu sikap Indonesia itulah, Belarusia kemudian aktif menggalang dukungan, khususnya menggandeng Rusia, untuk mengganti kata 'LGBT' dengan 'keluarga'.
Perlawanan 17 negara ini disesalkan oleh Josh Bueckert, juru bicara pemerintah Kanada. Naskah rencana aksi PBB tentang perkotaan itu salah satu upaya nyata pihaknya meningkatkan harkat warga penyuka sesama jenis yang selama ini terpinggirkan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. "Sayang sekali, lagi-lagi posisi komunitas LGBT dipinggirkan," ujarnya.
Pada naskah rencana aksi tersebut, LGBT hanya satu dari sekian jenis kelompok minoritas yang diharapkan PBB dapat dilindungi pemerintah masing-masing saat mengembangkan perkotaan. Di antaranya adalah perempuan, difabel, masyarakat adat, tunawisma, hingga pencari suaka. Untuk kelompok-kelompok lain ini, Indonesia dan 17 negara lain tidak mempermasalahkan.
Isu terkait LGBT masih sangat sensitif dibicarakan di PBB. Sebanyak 76 negara tercatat memiliki hukum formal yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. Sedangkan tujuh negara menjatuhkan hukuman mati bagi warga yang terbukti anggota komunitas LGBT.
Baca juga:
Parlemen Australia menolak legalisasi pernikahan sejenis
Menkominfo sudah minta Google tutup situs LGBT
Intip pusat latihan tembak khusus LGBT di AS
Aksi polisi Turki tangkap kaum LGBT gelar parade saat Ramadan
Presiden Obama resmikan monumen perjuangan gay pertama di AS
Ini pengakuan ulama gay di Amerika soal Islam
Banyak korban tewas penembakan Orlando bukan penyuka sesama jenis