Ini sederet alasan tentara Turki ingin mengkudeta Erdogan

Turki larang pelajar buka Twitter dan Facebook di sekolah

Pemerintah Turki secara spesifik melarang pelajar di semua tingkat pendidikan membuka jejaring sosial selama di sekolah. Foto-foto, pendapat, maupun komentar para pelajar tentang sekolah sekaligus tidak boleh diunggah ke situs seperti Facebook atau Twitter.

Surat kabar the Daily Mail melaporkan, Sabtu (4/7/2015), aturan ini berlaku secara efektir per 1 Juli lalu sesuai edaran Kementerian Pendidikan Turki.

"Semua yang diunggah pelajar terkait sekolah ke jejaring sosial harus mendapat persetujuan guru," tulis edaran tersebut.

Aturan ini adalah upaya mengendalikan Internet kesekian kalinya oleh rezim Presiden Reccep Tayyip Erdogan. Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) itu sangat alergi kritik di Facebook dan Twitter.

Disinyalir, pelajar bersama dengan mahasiswa, adalah elemen yang paling aktif menggalang kampanye melawan Erdogan di jejaring sosial. Kaum muda inilah yang menyebar rekaman suara bukti skandal korupsi para pembantu presiden Turki lewat Twitter dan Youtube pada Maret 2014.

Mulai April lalu, pemerintah Turki mendapat dukungan parlemen untuk membatasi akses masyarakat terhadap Internet.

Kendati meningkatkan cengkeraman politik pada masyarakat, kekuasaan AKP baru saja tergerus. Pada pemilu 7 Juni lalu, partai yang masih satu garis dengan PKS di Indonesia itu kehilangan kursi mayoritas mutlak di parlemen, akibat meningkatnya suara partai etnis Kurdi.

Polisi Turki ambil alih paksa kantor koran pengkritik Erdogan

Polisi kemarin malam menyerbu kantor redaksi surat kabar 'Zaman' dengan dalih menjalankan perintah pengadilan. Pekan ini, Pengadilan Kota Istambul menyatakan media massa yang sering mengkritik Presiden Reccep Tayyip Erdogan itu harus diambil alih manajemennya oleh pemerintah.

BBC melaporkan, Sabtu (5/4), ratusan orang berkumpul di halaman kantor 'Zaman' untuk menghalangi tindakan polisi. Akibatnya, aparat menembakkan gas air mata, menyemprotkan meriam air, serta mendorong mundur para demonstran.

Pemimpin Redaksi Zaman, Sevgi Akarcesme, mengatakan polisi mengasari wartawan yang hendak melaporkan penyerangan tersebut. "Apa yang dilakukan polisi itu jelas melanggar hukum. Ini hari yang menyedihkan bagi Turki," ujarnya.

Zaman merupakan salah satu koran dengan oplah tertinggi di Turki. Namun rezim Erdogan tidak suka dengan berita-berita di dalamnya, karena dianggap memuat kepentingan Gerakan Hizmet yang dipimpin ulama Fethullah Gulen. Dulunya Gulen adalah sekutu Erdogan, tapi kemudian mereka pecah kongsi.

Pemerintah Turki menyatakan Gerakan Hizmet adalah kelompok teroris yang hendak mengacaukan negara. Terkait pengambilalihan manajemen Zaman, pengadilan menolak berkomentar apa alasannya.

Uni Eropa mengecam tindakan rezim Erdogan yang tidak menghormati kebebasan pers. Sedangkan menurut Organisasi Jurnalis Tanpa Batas, Turki berada di urutan 149 dari 180 negara, terkait kebebasan pers. Lebih dari 30 wartawan dipenjara selama era Erdogan, rata-rata mereka yang dibui adalah wartawan etnis Kurdi.

insiden penyerangan Zaman mencoreng citra Erdogan untuk kesekian kalinya terkait kebebasan berpendapat. Pekan lalu Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag menegaskan, sebanyak 1.845 kasus penghinaan presiden Erdogan telah diajukan ke pengadilan. Para pesakitan itu mencakup selebriti, jurnalis dan bahkan anak SMA. Semuanya terpaksa ke meja hijau hanya karena mengkritik pemerintahan Erdogan.

"Dia (Erdogan) menjadi semakin otoriter, tak mau disalahkan. Kritik yang obyektif tapi bernada keras dianggap sebagai penghinaan," ungkap seorang tokoh oposisi yang minta namanya dirahasiakan.

Wanita tercantik Turki diadili, dituding hina Presiden

Mantan Ratu Kecantikan Turki Merve Buyuksarac diajukan ke pengadilan dengan tuduhan menghina kepala negara. Jaksa penuntut mengancam menerapkan dakwaan maksimal, yang dapat berujung pada penjara dua tahun, seperti dilansir Hurriyet Daily News, Jumat (27/2/2015).

Pangkal masalah ini ketika wanita yang pernah disebut wanita tercantik di Turki itu membagikan gambar di Instagram pada 2014. Buyuksarac mengutip sebait puisi dari majalah satir Uykuzuz.

Isinya secara tak langsung menyindir Presiden Reccep Tayyip Erdogan suka memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompoknya. Dalam puisi tersebut, nama Erdogan diganti 'Buyuk Usta' alias sang raja diraja.

Buyuksarac cukup populer di dunia maya. Di Instagram perempuan 26 tahun ini memiliki lebih dari 30 ribu teman, sedangkan di Twitter dia memperoleh 15 ribu pengikut. Saat puisi itu tersebar ke jejaring sosial, Erdogan masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki.

November 2014, tim pengacara Erdogan melaporkan Buyuksarac ke polisi. Baru awal tahun ini, mantan model yang kini bisnis perancangan busana itu mulai dipanggil penyidik.

Saat dikonfirmasi, Buyuksarac mengaku sudah tak ingat pernah membagikan puisi tersebut. Dia mengklaim mengutip puisi tersebut karena isinya lucu, bukan dalam rangka menghina presiden.

"Saya mengutipnya karena merasa puisi itu lucu. Puisi itu juga dikutip oleh 960.000 orang lain di Turki, dan tidak mungkin mereka semua berniat menghina presiden," tuturnya.

Selim Caglayan, wartawan Turki, menyatakan kasus ini ironis lantaran Erdogan ketika belum berkuasa pernah dipenjara empat bulan karena membaca puisi. Pada 1998, petinggi Partai Keadilan (AKP) yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin itu membaca puisi yang mengkritik sekularisasi di Turki.

"Kini Erdogan mengklaim kebebasan berpendapat meningkat di masa kepemimpinannya," kritik Selim dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com.

Data yang diterima merdeka.com, Erdogan semakin rajin menangkap tokoh oposisi, dari kalangan akademisi, politikus, hingga orang biasa. Kasus Buyuksarac menjadi perhatian publik, karena selebritas pun kini ikut diberangus oleh rezim Erdogan.

Turki yang kini dikuasai kelompok Islam Konservatif baru saja memberangus Twitter. Erdogan dilaporkan mengerahkan tim pengacara menuntut 67 orang dengan pasal 'penghinaan' selama menjabat sebagai presiden.

Korupsi gerogoti pemerintahan Erdogan

Tahun 2013 bukanlah tahun yang baik bagi Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan . Demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran di Lapangan Taksim di Ibu Kota Istanbul pada musim panas lalu adalah sebuah kejutan untuk rezim pemerintahan. Namun sekarang, pemerintah kembali terpukul dengan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Turki modern, dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan berada di pusatnya.

Pada 17 Desember lalu, sekitar 50 orang ditangkap dalam penggerebekan di Istanbul dan Ankara. Penggerebekan ini merupakan pusat penyelidikan terkait kesepakatan minyak dengan negara tetangga Iran. Minyak diduga dibayar melalui saluran ilegal emas karena sanksi PBB terhadap Teheran, seperti dilansir stasiun televisi Deutsche Welle, 26 Desember lalu.

Para terdakwa dikenakan tuduhan pencucian uang, penyuapan dan penipuan. Di antara puluhan terdakwa terdapat dua anak menteri, seorang pengusaha Iran-Turki, dan direktur Halkbank milik negara.

Menurut koran Cumhuriyet, yang dikenal dekat dengan oposisi, salah satu putra Erdogan bisa menjadi target penyelidikan berikutnya terhadap kontrak-kontrak konstruksi dengan beberapa LSM diduga memiliki koneksi ke putra Erdogan, Necmettin Bilal.

Pada Rabu (25/12/2014) tiga menteri yang anak-anaknya terlibat mengundurkan diri. Ketiganya adalah Menteri Ekonomi Zafer Caglayan, Menteri Dalam Negeri Muammar Guler, dan Menteri Lingkungan Hidup Erdogan Bayraktar. Bayraktar mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dia terdorong untuk mengundurkan diri demi membebaskan pemerintah dari tuduhan-tuduhan.

Pengacara bertanggung jawab untuk menyelidiki skandal korupsi di Istanbul, Muammer Akkas, telah dicopot dari kasus itu setelah tuduhan bocornya informasi ke media. Akkas mengatakan kepada media Turki bahwa pihak berwenang menolak untuk mengatur penangkapan tersangka lebih lanjut seperti yang dia minta. Menurut agen pers, Akkas lebih lanjut mengkritik bahwa dia mendapat tekanan dan meminta komunitas yuridis untuk membela independensi peradilan.

Dalam penampilan publik pertamanya setelah pengunduran diri itu, Perdana Menteri Erdogan mengatakan AKP tidak akan menolerir korupsi. Sebelumnya, Erdogan menuduh bahwa penuntutan itu merupakan sebuah 'operasi kotor dari aliansi terselubung' baik dari dalam Turki maupun luar negeri. Dia juga menyatakan sebuah 'negara paralel' yang dia tuduh berusaha untuk merusak reputasi pemerintahannya.

Setelah pertemuan dengan Presiden Abdullah Gul pada 25 Desember lalu, Erdoan kemudian mengumumkan bahwa sepuluh menteri baru telah ditunjuk. Selain tiga menteri yang mengundurkan diri itu, tujuh anggota kabinet dari pemerintahnya juga dirombak, di antaranya Menteri urusan Eropa, Egemen Bagis.

Menurut analis politik, Soli Ozdel, peristiwa itu seakan memperlihatkan sebuah guncangan politik di Turki. Ozdel menekankan meski AKP masih memiliki mayoritas di parlemen dan bahwa Erdogan bisa merombak kabinet pada akhirnya. Tapi dia menunjukkan pentingnya pemilu pada Maret mendatang. "Saya pikir guncangan ini akan bertahan sampai pemilu," ujar dia.

Di balik skandal korupsi, pengamat percaya, ada sebuah perebutan kekuasaan antara dua mantan sekutu politik, yakni gerakan Islam dari Ulama Fethullah Gulen dan partai pimpinan Erdogan, AKP.

Wartawan Ahmet Sik, yang telah menulis sebuah buku tentang gerakan Gulen, berpikir skandal itu bermotif politik, dengan tujuan untuk menjatuhkan Erdogan. Selama bertahun-tahun, ada spekulasi bahwa anggota gerakan Gulen mempertahankan pengaruh tinggi, termasuk dalam jajaran kepolisian dan kejaksaan.

"Setelah pengungkapan skandal korupsi, pemerintah telah menyatakan perang terhadap gerakan Gulen," ujar Ozdel. Banyak politisi penting, diantaranya kepala polisi di Istanbul, dipecat.