Komisioner HAM PBB kaget dengan kebebasan berpendapat di Indonesia
Komisioner HAM PBB kaget dengan kebebasan berpendapat di Indonesia. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengatakan kunjungan Komisi Tinggi HAM untuk PBB, Zeid Raha'at al Hussein, membuka mata bagi komisioner asal Yordania itu untuk memahami kondisi sosio-kultur di Indonesia.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengatakan kunjungan Komisi Tinggi HAM untuk PBB, Zeid Raha'at al Hussein, membuka mata bagi komisioner asal Yordania itu untuk memahami kondisi sosio-kultur di Indonesia.
"Selama ini kan dia hanya menerima laporan negatif saja apa yang terjadi di Indonesia, berupa surat saja. Sekarang orangnya datang langsung dan melihat kondisi real kita," ujarnya kepada awak media di Tjikini Lima, Jakarta, Kamis (8/2).
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
Hussein sangat mengapresiasi kebebasan di Indonesia, terutama LSM yang bisa berbicara dengan bebas. Sebelumnya dia membayangkan hak berbicara sangat dibatasi.
"Dia kaget, dan bilang sama saya belum pernah negara sebebas Indonesia, saat seorang Komisi HAM PBB datang ke negaranya," kata Hasan.
Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB atas undangan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk transparansi pemerintah atas isu kemanusiaan. Walau saat kunjungannya bertepatan dengan ramainya berita sejumlah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menurut Hussein mendiskriminasikan kaum minoritas.
Bahkan Hasan mengatakan, usai kunjungannya selama tiga hari, Komisioner Tinggi HAM PBB itu sampai menggelengkan kepala melihat Indonesia yang begitu luasnya.
"Ia mengatakan bukan hal mudah untuk mengatur negara sebesar ini," ujarnya menirukan ucapan Hussein.
Dia juga mengaku mendapat kehormatan bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo.
Baca juga:
Komisioner Tinggi HAM PBB bakal jalankan misi di Papua terkait pelanggaran HAM
Komisioner Tinggi HAM PBB desak pemerintah pertimbangkan ulang revisi KUHP
Komisioner Tinggi PBB sebut banyak pelanggaran HAM sumber daya alam di Indonesia
PBB minta militer hentikan serangan udara di Suriah demi kemanusiaan
Temui Jokowi, Komisaris Tinggi HAM PBB bahas nasib LGBT di Indonesia