Pakistan Tangkap 121 Anggota Kelompok Militan
Pakistan kini gencar memburu anggota militan setelah mendapat tekanan internasional yang menginginkan Islamabad bertindak lebih serius dalam menghadapi kasus terorisme.
Kementerian Dalam Negeri Pakistan dua hari lalu mengumumkan, sebanyak 121 anggota militan dari 'kelompok terlarang' telah ditahan. Pakistan kini gencar memburu anggota militan setelah mendapat tekanan internasional yang menginginkan Islamabad bertindak lebih serius dalam menghadapi kasus terorisme.
Sebanyak 121 orang militan telah di bawah ke dalam "tahanan preventif", sesuai dengan rencana pemberantasan terorisme nasional, National Action Plan (NAP), yang dirumuskan pascaserangan teror 2014 lalu. Kala itu, serangan menargetkan sebuah akademi militer di Peshawar dan 150 orang dinyatakan tewas.
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
Dikutip dari India Times, Jumat (8/3), operasi pemberantasan terorisme di Pakistan tengah berlangsung dengan keras, menyusul peningkatan ketegangan dengan India. Dalam langkah yang dinyatakan sebagai "operasi berkelanjutan pemberantasan ekstremisme agama" tersebut, Kementerian Dalam Negeri Pakistan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan lembaga penegak hukum.
Mengutip laman Voice of America, Pakistan telah mengambil kendali 216 institusi pendidikan yang dijalankan oleh kelompok Islam terlarang. Sementara itu, pemerintah provinsi telah berhasil menguasai 176 fasilitas seperti ambulans dan beberapa institusi kesehatan yang dijalankan oleh kelompok militan. Keduanya telah dilakukan pada Kamis, 7 Maret 2019.
India sendiri telah memberikan berkas pada Senin, yang berisi daftar nama militan yang diduga terlibat dalam serangan Kashmir 14 Februari.
Dokumen yang dimaksud diterima oleh Pakistan, kemudian Islamabad dengan segera melancarkan penangkapan disusul dengan "penahanan preventif".
Penahanan preventif dimaksudkan untuk mengamankan terlebih dahulu para militan, sambil mencari bukti yang cukup. Mengingat, Pakistan mengatakan bahwa dokumen India tidak disertai dengan bukti yang lengkap.
"Ada beberapa yang disebutkan dalam dokumen India, namun mereka tidak memberikan bukti," kata Khan. "Sampai mereka memberikan bukti, kami telah menangkap beberapa orang ke dalam tahanan dan kami akan menyelidikinya."
Mereka yang ditangkap akan ditahan selama 14 hari, dan memungkinkan untuk dituntut di depan pengadilan apabila bukti lebih lanjut telah ditemukan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dalam Negeri, Azam Suleman Khan.
Sebelumnya, otoritas Pakistan telah menahan 44 militan pada Selasa, 5 Maret 2019, termasuk putra dan saudara laki-laki dari pemimpin Jaish-e-Mohammad (JeM), Masood Azhar.
JeM adalah kelompok teroris yang mengaku bertanggung jawab atas serangan Kashmir, 14 Februari 2019, yang menewaskan lebih dari 40 personel kepolisian India.
Penahanan sejumlah anggota kelompok militan telah berlangsung sejak Selasa, 5 Maret, pascapengesahan regulasi birokrasi anti-terorisme. Kebijakan itu bersubstansi akan menyita aset anggota kelompok militan yang telah diberikan sanksi oleh PBB, termasuk JeM.
"Tujuan dari kebijakan pembekuan dan penyitaan aset yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 2019 adalah untuk merampingkan prosedur implementasi sanksi PBB terhadap kelompok atau individu tertentu," disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri pada Senin.
Langkah baru tersebut, memperbarui legislasi yang telah ada, akan berlaku bagi seluruh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS dan al-Qaeda sebagaimana diatur oleh PBB, dan juga entitas yang dianggap sebagai 'teroris' di bawah undang-undang domestik anti-terorisme Pakistan.
JeM sendiri telah resmi disebut sebagai organisasi teroris sejak 2002.
JeM yang dimaksud memiliki massa pendukung yang terletak di Kashmir yang dikuasai Pakistan, serta Kashmir dan Doda yang berada di wilayah kedaulatan India.
"Pendukung (JeM), sebagian besar berasal dari Pakistan dan Kashmir, namun juga termasuk Afghanistan dan mantan pejuang Arab di Perang Afghanistan... JeM berbasis di (Kota) Peshawar dan Muzaffarabad, Pakistan, namun anggota melakukan aktivitas terorisme paling banyak di Kashmir," menurut ringkasan PBB tentang alasan sanksi diberikan kepada kelompok tersebut.
Menurut laporan PBB, JeM sebagaimana al-Qaeda, berkoordinasi dengan kelompok Taliban di Afghanistan yang ingin menargetkan anggota koalisi pertahanan NATO di negara tetangga Afghanistan.
Perlu diketahui bahwa saat ini, pemimpin JeM, Azhar, tidak mendapatkan sanksi khusus dari PBB, namun termasuk dalam daftar hitam "individu terlarang" pemerintah Pakistan.
Adapun kelompok militan lain yang menjadi target regulasi baru adalah Lashkar-e-Taiba, serta pasukan amalnya Jamaat-ud-Dawa dan Filah-e-Insaniyat Foundation.
Salah satu faktor pendorong implementasi kebijakan anti-teror ini, menurut Al Jazeera, berkaitan dengan peningkatan tekanan dari Financial Action Task Force (FATF), badan antarpemerintah dengan 38 negara anggota yang memonitor pendanaan kelompok militan dan pencucian uang.
Tahun lalu, FATF telah memasukkan Pakistan dalam "daftar abu-abu" mengatakan bahwa negara itu terlibat dalam pendanaan kelompok militan. Implikasi yang harus ditanggung jika status berganti menjadi daftar hitam berupa kesulitan sistem finansial dan infrastruktur perbankan internasional.
Pernyataan Pakistan pada Senin mengakui bahwa regulasi baru -terkait pembekuan dan penyitaan aset teroris- segaris dengan standar Dewan Keamanan PBB dan FATF.
Regulasi penyitaan dan pembekuan sendiri harus sesuai dengan metodologi regulasi PBB, yang mengecualikan sejumlah aset untuk menunjang "kebutuhan pokok.
Selain pembekuan dan penyitaan aset, regulasi PBB juga termasuk larangan bepergian secara internasional dan embargo senjata.
Reporter: Siti Khotimah
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ini Solusi bagi Konflik India-Pakistan Menurut Koran The New York Times
India: Ada 22 Kamp Pelatihan Teroris di Pakistan
Mantan Presiden Sebut Intel Pakistan Manfaatkan Kelompok Teroris untuk Serang India
Beda Nasib Pilot India yang Ditangkap Pakistan dan Pilot Yordania Saat Ditangkap ISIS
Melihat Tradisi Adu Unta di Pakistan
Gambar Citra Satelit Bertentangan dengan Klaim India Hancurkan Kamp Militan Kashmir