Pertama Kali dalam Sejarah, Palestina Resmi Punya Duta Besar di Irlandia
Pengakuan terhadap Negara Palestina dianggap dapat memperkuat posisi Palestina di dunia internasional.
Pemerintah Irlandia telah memberikan persetujuan untuk pengangkatan Jilan Wahba Abdalmajid sebagai duta besar berkuasa penuh pertama Palestina. Keputusan ini merupakan langkah konkret setelah pengakuan Negara Palestina oleh Irlandia pada Mei lalu.
Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara ditandatangani pada 29 September tahun ini melalui pertukaran nota diplomatik. Hal ini dilaporkan The Irish Times pada Kamis (7/11).
- 28 Mei 1964 Organisasi Pembebasan Palestina Dibentuk, Ini Sejarahnya
- 29 Maret Hari Tanah Palestina, Ketahui Sejarah dan Cara Memperingatinya
- Sebelum di Palestina, Zionis Pernah Ingin Dirikan Negara di AS, Begini Sejarahnya
- Bukan Palestina, Negara Ini Gugat Israel ke Mahkamah Internasional Atas Tuduhan Genosida di Gaza
Bulan lalu, pemerintah Palestina secara resmi menginformasikan Kementerian Luar Negeri Irlandia mengenai keinginannya untuk mengubah status perwakilan Palestina di Dublin menjadi kedutaan besar permanen sesuai dengan Konvensi Wina. Dengan peningkatan status misi Palestina menjadi kedutaan besar, mereka kini akan memperoleh hak istimewa dan kekebalan yang diatur oleh Konvensi Wina. Selain itu, Irlandia juga berencana untuk meningkatkan keberadaannya di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dari kantor perwakilan menjadi kedutaan besar.
Setelah pengakuan Negara Palestina, pemerintah Israel memanggil duta besarnya di Dublin, Dana Erlich, untuk melakukan konsultasi. Kemudian, Israel menyatakan duta besarnya tidak akan kembali hingga hubungan antara kedua negara menunjukkan perbaikan yang signifikan. Negara penjajah ini mengkritik sikap serta pernyataan pemerintah Irlandia yang dianggap "tidak bersahabat dan bertentangan dengan semangat kerja sama bilateral".
Di sisi lain, pemerintah Irlandia menegaskan mereka tidak akan memberikan kontrak untuk produk militer dari perusahaan senjata Israel, tetapi memilih untuk tidak mengusir duta besar Israel meskipun ada desakan dari pihak oposisi, dengan alasan pentingnya menjaga saluran diplomasi tetap terbuka.