PM Pakistan Janji Lawan Keputusan India Soal Pencabutan Otonomi Kashmir
Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan berjanji menentang keputusan India yang mencabut hak otonomi wilayah Kashmir yang dikelola New Delhi.
Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan berjanji menentang keputusan India yang mencabut hak otonomi wilayah Kashmir yang dikelola New Delhi. Salah satu bentuk perlawanan yang dimaksudkan Khan adalah membawa isu tersebut ke ranah Dewan Keamanan PBB.
Dilansir dari BBC, Rabu (7/8), pada Senin (5/8) pemerintah India yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) mencabut Pasal 370 yang menjamin status otonomi khusus Kashmir wilayah India. Pasal itu memungkinkan Kashmir India, bernama resmi negara bagian Jammu dan Kashmir, memiliki konstitusinya sendiri, bendera yang terpisah dan kebebasan untuk membuat undang-undang. Sementara urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi tetap menjadi milik pemerintah pusat.
-
Kapan konflik Bangladesh terjadi? Konflik Bangladesh merupakan konflik yang terjadi di antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur pada 26 Maret-16 Desember 1971.
-
Mengapa konflik Bangladesh terjadi di antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur? Secara umum terlihat bahwa Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengeksplotasi Timur secara ekonomi, menimbulkan banyak keluhan.
-
Apa yang terjadi di bawah permukaan Bumi India? Sebuah studi mengungkapkan bahwa India mulai mengalami perubahan drastis di bawah permukaan Bumi. Para ilmuwan mengklaim bahwa perubahan terjadi secara horizontal dan lempeng tersebut terbelah menjadi lapisan-lapisan terpisah.
-
Bagaimana konflik antar kelompok terjadi? Konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
-
Siapa yang menjadi pahlawan udara dalam perang India-Pakistan tahun 1965? Namun kemenangan telak justru dibukukan oleh F-86 Sabre. Pahlawan udara itu bernama Muhammad Mahmood Alam. Seorang komandan skadron pesawat pemburu Pakistan.
-
Apa itu konflik, menurut sosiologi? Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.
Itu juga memungkinkan Jammu dan Kashmir membuat aturan sendiri terkait dengan tempat tinggal permanen, kepemilikan properti dan hak-hak dasar. Pasal itu juga bisa menjadi justifikasi untuk melarang orang India dari luar negara bagian membeli properti atau menetap di sana.
Pemerintah mengatakan Pasal 370 perlu dihapus untuk menempatkan negara pada tataran yang sama dengan negara bagian India lainnya. Tetapi banyak warga Kashmir percaya bahwa BJP pada akhirnya ingin mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim dengan mengizinkan orang non-Kashmir membeli tanah di sana.
Usai pencabutan otonomi, tensi di Kashmir menegang. India dilaporkan telah menerapkan pembatasan di wilayah tersebut, mulai dari jam malam, pemadaman listrik hingga blokade akses komunikasi.
Lebih lanjut, Imran Khan juga mengkhawatirkan pembersihan etnis oleh India usai pencabutan hak otonomi khusus wilayah tersebut. Khan mengatakan dia ingin menyampaikan pada dunia tentang keputusan yang diumumkan oleh pemerintah India pada hari Senin.
"Melalui Dewan Keamanan PBB, kami mempelajarinya sekarang, kami akan mengangkatnya di Majelis Umum (PBB), kami akan berbicara dengan para kepala negara di setiap forum. Kami akan mengangkatnya di media dan memberi tahu dunia," katanya.
Menurutnya, penghapusan status khusus akan memungkinkan India untuk mengubah susunan demografis negara mayoritas Muslim.
"Saya khawatir bahwa (India) sekarang akan melakukan pembersihan etnis di Kashmir. Mereka akan mencoba untuk menghilangkan penduduk lokal dan membawa orang lain dan menjadikan mereka mayoritas, sehingga penduduk setempat menjadi budak," ujarnya.
Pencabutan status otonomi khusus negara bagian Jammu dan Kashmir saat ini sedang diperdebatkan di DPR India, di mana RUU yang berkaitan dengan pembagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah berbeda telah diperkenalkan.
RUU, yang disahkan oleh majelis tinggi pada hari Senin, berusaha untuk membagi negara menjadi dua wilayah persatuan (union territories) Jammu dan Kashmir, dan Ladakh. Union kurang memiliki otonomi ketimbang statusnya sebagai negara bagian.
Dua langkah ini menuai kritik tajam dari anggota parlemen oposisi. Anggota parlemen dari selatan, seperti yang dari partai DMK, menyatakan keprihatinan tentang apa yang mereka lihat sebagai pelemahan federalisme India.
Mereka menuduh pemerintah menolak keinginan rakyat Kashmir sejak keputusan untuk mencabut Pasal 370 diambil tanpa berkonsultasi dengan pembuat undang-undang negara bagian. Tetapi oposisi juga terpecah. Beberapa pihak, termasuk AAP Delhi, telah mendukung keputusan untuk mencabut Pasal 370 dan membagi dua negara.
Reporter: Rizki Akbar Hasan
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Ketika Kaum Nasionalis India Ingin Kuasai Penuh Wilayah Kashmir
India Tutup Wilayah Kashmir, Sejumlah Pejabat Ditangkap
Perdana Menteri Pakistan Tawarkan Rekonsiliasi dengan India
Jadi Misteri Bertahun-tahun, Begini Pencarian Pelaku Teror Hotel Mumbai India
Ketegangan Berakhir, Pakistan Bebaskan 360 Tahanan India
Pakistan Bantah Terlibat Serangan Bom Bunuh Diri di Kashmir