Alasan Pemprov DKI Belum Kembali Terapkan Ganjil Genap
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, alasan belum diadakannya kembali kebijakan Gage tersebut. Karena untuk menghindari penumpukan penumpang pada kendaraan umum.
Kebijakan atau aturan Ganjil-Genap (Gage) kendaraan masih belum diberlakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kebijakan itu ditiadakan sejak meluasnya wabah corona di Indonesia, khususnya Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, alasan belum diadakannya kembali kebijakan Gage tersebut. Karena untuk menghindari penumpukan penumpang pada kendaraan umum.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa itu Gendar Pecel? Berbeda dengan pecel pada umumnya, di sana pecel dipadukan dengan gendar. Gendar adalah olahan nasi yang teksturnya lebih kenyal dari lontong karena proses pembuatannya dicampur dengan ragi.
-
Apa itu Jenang Gempol? Jenang gempol merupakan sebuah hidangan manis yang terbuat dari bubur sumsum dan gempol beras. Dilansir dari Liputan6.com, kuliner ini sudah ada sejak dulu. hidangan ini biasanya disajikan sebagai makanan penutup atau sarapan.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
"Jadi begitu dibatasi lalu lintas, kendaraan pribadi, tentu ada shifting ke public transport dan itu yang tentu kita hindari penumpukan di angkutan umum," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (23/7).
Oleh karena itu, Dishub DKI masih terus melakukan evaluasi apabila ingin menerapkan kembali kebijakan tersebut. Karena, dalam kebijakan tersebut tak hanya memperhatikan dari segi lalu lintas saja, melainkan dari aspek lainnya.
"Jadi tidak hanya dari aspek lalu lintas saja, tetapi di sisi lain kita juga mempertimbangkan suplai ataupun kapasitas dari angkutan umum yang ada sekarang. Itu belum mampu untuk menampung shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum jika dilakukan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap," ujarnya.
Lalu, untuk menghindari adanya penumpukan atau kepadatan kendaraan. Dishub DKI selalu bersiaga untuk mengatur lalu lintas bersama dengan Polda Metro Jaya.
"Kemudian sekarang, di sisi lain juga, dari aspek hulunya sudah dilakukan pengaturan, ada minimal dua shift yang pembagiannya adalah jam 7 untuk shift pertama, jam 9 atau jam 10 untuk shift kedua," terang Syafrin.
"Dengan pola itu, kita harapkan traffic atau lalu lintas di jalan itu lebih merata. Kemudian penumpukan di angkutan umum juga tidak terjadi, sehingga semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya jarak aman," sambungnya.
Dia mengaku, meski sudah kembalinya sebagian aktivitas masyarakat atau pekerja ke kantor atau ke jalan. Lalu lintas di DKI Jakarta masih belum terlihat normal.
"Berdasarkan pantauan kami memang belum mencapai kondisi puncak sama dengan normal. Masih di bawah rata-rata 10 persen dari kondisi normal. Normalnya saya lupa datanya," tutupnya.