Alasan Warga Pertahankan KTP Jakarta Meski Tak Tinggal di Ibu Kota
Salah satu warga domisili Pamulang, Tangerang Selatan, Bimo mengatakan, alasannya mempertahankan KTP DKI Jakarta yaitu untuk akses pendidikan anak-anaknya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta merencanakan untuk menonaktifkan NIK bagi warga yang tak lagi tinggal di Ibu Kota. Lalu apa alasan warga masih mempertahankan KTP Jakarta walaupun tak lagi di sana.
Salah satu warga domisili Pamulang, Tangerang Selatan, Bimo mengatakan, alasannya mempertahankan KTP DKI Jakarta yaitu untuk akses pendidikan anak-anaknya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa penyebab kematian Dono Warkop DKI? Almarhum meninggal dunia akibar penyakit tumor di bagian bokong dan sudah menjalar menjadi kanker paru-paru stadium akhir, dan menyerang lever.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
"Alasan (mempertahankan KTP Jakarta) biar anak bisa bersekolah di Jakarta nanti kelak. Soalnya sekolah yang kami mau yang dirasa bagus ada di jakarta. Sementara, sekolah Jakarta menggunakan sistem zonasi," katanya, Jumat (5/5).
Dia mengungkapkan, dirinya tidak setuju dengan kebijakan penonaktifan NIK KTP. Seharusnya, kata Bimo, Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan NIK warga yang benar-benar tidak memiliki aset rumah di Jakarta.
"Kalau boleh usul sih yang dinonaktifkan pemprov itu yang benar-benar tidak punya aset rumah di Jakarta," tegasnya.
Namun, dia mengaku, akan mengurus KTP sesuai domisili jika nantinya Dinas Dukcapil benar-benar merealisasikan rencana tersebut.
"Ya kalau sudah diputuskan bakal dinonaktifkan pasti ngurus KTP sesuai domisili," tutupnya.
Reporter Magang: Alya Fathinah
(mdk/fik)