BPTJ sebut wacana mobil bayar masuk Jakarta agar orang beralih ke angkutan umum
BPTJ sebut wacana mobil bayar masuk Jakarta agar orang beralih ke angkutan umum. ERP memang menjadi salah satu solusi jangka panjang BPTJ atasi kemacetan di ibu kota. Rencana jangka panjang lain yang tengah digarap BPTJ adalah membangun perumahan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, penerapan aturan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bagi kendaraan yang datang dari luar Jakarta bukanlah hal baru. Menurut Bambang, aturan tersebut bukanlah baru.
"Jadi ERP itu kan sudah diterapkan di Jakarta walaupun belum diimplementasikan. Jadi bukan barang baru," kata Bambang, Selasa (27/3).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Sistem ERP ini nantinya akan memaksa para pengendara mobil pribadi untuk membayar esktra saat kendaraan melaju di Jakarta pada jam-jam sibuk. Menurut Bambang, cara ini dinilai bisa menggeser minat masyarakat dari mobil pribadi yang memang dikenal lebih nyaman ke transportasi umum.
"Karena mobil pribadi susah disaingin. Mobil pribadi nyaman, bisa bawa barang pribadi, begitu buka pintu rumah dia langsung ada mobilnya. Jadi kami perlu ada kebijakan push supaya orang bergeser menggunakan angkutan umum," ujar Bambang.
Bambang berharap naiknya tarif kendaraan pribadi dengan konsep ERP bisa membuat masyarakat perlahan meninggalkan kendaraan pribadi. "Sehingga biaya transportasi menggunakan mobil pribadi semakin mahal. Orang kalau semakin mahal males kan mending angkutan umum," kata Bambang.
ERP memang menjadi salah satu solusi jangka panjang BPTJ atasi kemacetan di ibu kota. Rencana jangka panjang lain yang tengah digarap BPTJ adalah membangun perumahan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).
Perumahan ini nantinya akan dibangun di dekat simbol transportasi seperti terminal atau stasiun sehingga warga tidak kesulitan menjangkau angkutan umum.
"Selama ini kan orang menggunakan mobil pribadi karena perumahan tidak punya angkutan masalnya. Mereka (beriklan) jualannya juga 'perumahan kita 5 kilometer dari jalan tol, 5 menit dari jalan tol' sehingga orang menggunakan mobil pribadi," ucap Bambang.
Untuk itu, pihaknya akan segera membangun perumahan konsep TOD dengan menggandeng pihak swasta. Ada 47 titik potensial di Jabodetabek yang akan dibangun perumahan TOD.
Reporter: Anendya Niervana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Gerindra bantu Anies soal Tanah Abang: Produk dia atau pemimpin sebelumnya
Ketum PAN menentang interpelasi Gubernur Anies Baswedan
Tunda pemeriksaan, Polda Metro beri Anies 60 hari jalankan rekomendasi Ombudsman
Pembebasan tugas senjata terakhir, Ombudsman tunggu niat baik Anies
DPRD DKI: Ombudsman tajam pada saat ini, tumpul waktu yang lalu
Warga Bekasi belum maksimal manfaatkan Transjabodetabek Premium