Cegah KTP Dinonaktifkan, Warga Jaksel Wajib Siapkan Penjamin Pemilik Alamat
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdudkcapil) Jakarta Selatan menyebut warga bisa mengaktifkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) sepanjang memiliki tempat tinggal yang dibuktikan adanya surat penjaminan dari pemilik rumah.
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdudkcapil) Jakarta Selatan menyebut warga bisa mengaktifkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) sepanjang memiliki tempat tinggal yang dibuktikan adanya surat penjaminan dari pemilik rumah.
"Yang penting warga melapor, sehingga KTP bisa kita aktifkan," kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman di Jakarta, Rabu (17/5) seperti dikutip Antara.
-
Kenapa KTT ASEAN digelar di Jakarta? KTT yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan tentang cerita yang ia dengar mengenai kasus e-KTP? “Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat,” kata Novel saat ditemui, Jumat (1/12).
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
Bahkan orang yang mengontrak rumah juga bisa mengaktifkan kembali KTP dengan tujuan agar jelas administrasi kependudukan.
"Selama tidak ada laporan pindahan, kami tidak bisa sepihak menonaktifkan KTP karena harus ada usulan dari pemilik alamat," sambungnya.
Menurut Nurrahman tertib administrasi kependudukan ini penting dilaksanakan mengingat terdapat seribu orang pindah ke wilayah Jakarta Selatan dari hasil perekaman KTP setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
"Total sebanyak 1.453 penduduk yang pindah ke wilayah Jakarta Selatan mulai dari 23 April hingga 15 Mei 2023," ujarnya.
Nurrahman merinci dari asal penduduk terbanyak dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 539 orang, disusul Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.
Pihaknya melaksanakan proses pelayanan sesuai permohonan seribu warga tersebut asalkan jelas laporannya yakni dari mana asalnya dan akan ke mana lokasi pindahnya.
Selain itu, berdasarkan kelurahan penduduk tersebut kebanyakan memilih Kelurahan Jagakarsa sebagai lokasi kedatangan. Dilanjutkan dengan Ciganjur, Petukangan Utara, Srengseng Sawah, Cipedak, Bintaro, Kebayoran Lama Utara, dan Pejaten Timur.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada warga yang ingin pindah ke wilayah Jakarta Selatan memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap agar pendataan bisa maksimal.
"Jangan sampai hanya sekedar pindah saja tanpa ada keahlian di DKI Jakarta sehingga katakanlah dari untuk pekerjaan atau apapun itu nanti akhirnya menjadi sulit," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta warga di wilayah tersebut tertib dalam administrasi data kependudukan (adminduk) terkait adanya rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota.
"Saat ini kita masih sosialisasi terkait tertib adminduk, mulai dari melakukan pendataan terhadap penduduk yang secara de jure dan de facto berbeda, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dan lainnya," kata Nurrahman
Baca juga:
Terlambat Buat KTP Bakal Didenda Rp200 Ribu? Simak Penjelasannya
Pemegang NIK KTP DKI yang Sekolah & Kerja di Luar Kota Tak akan Dinonaktifkan
Begini Cara Aktifkan NIK Setelah Dibekukan Pemprov DKI
Alasan Warga Pertahankan KTP Jakarta Meski Tak Tinggal di Ibu Kota
Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta Mengaku Takut NIK KTP Dinonaktifkan