Cerita Guru Honorer Terdampak Cleansing di DKI Jakarta, Diputus Kontrak secara Lisan

"Kalau orang-orang baru cleansing ini pas 8 Juli, kalau saya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masuk itu Mei. Jadi 30 April ada PPPK baru, nah itu kan ada dua, kebetulan yang satu mapel Bahasa Inggris, di sekolah saya mapel Bahasa Inggris ada 4 sudah pas, tiba-tiba datang diminta sama kepala sekolah saya, saya sudah enggak di sana lagi," kata Ara saat dihubungi.

Menurut Ara, guru honorer yang terkena cleansing tergantung kebijakan dari sekolah. Ara menyebut, sudah sempat mencoba minta agar dipindahkan ke mata pelajaran lain, namun tak bisa dipenuhi.

"Tapi kepala sekolah enggak mau, dia bilangnya takut ada temuan atau apalah gitu," katanya.

Ara bilang, usai adanya pemberhentian itu, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) miliknya sudah dinonaktifkan. Padahal, kala itu Ara sudah meminta Dapodik miliknya tak dinonaktifkan agar bisa mengajar di sekolah negeri lain.

"Saya langsung keluar hari itu juga dan terus saya sudah dapat sekolah di SD di Kedoya Utara, nah dari kepala sekolah yang baru bilang Dapodiknya jangan dioff-kan dulu karena dia nggak bisa narik data saya," jelasnya.

"Terus saya izin ke kepala sekolah saya yang sekolah pertama, dia mengizinkan tidak di-off-kan. Tapi pas saya cek itu Dapodik saya sudah dinonaktifkan sama operator," sambung Ara.

Ara mengaku bingung karena Dapodik miliknya dinonaktifkan. Ara menyatakan, sudah sempat menghubungi pihak terkait untuk meminta mengaktifkan dapodiknya. Sayangnya, Ara berujar tak ada respons baik dari pihak terkait.

"Terus saya bingung kan Dapodik enggak bisa ditarik di negeri, saya lamar di swasta, sudah tes, ternyata kepala sekolah saya takut kalau saya keterima PPPK karena status saya pernah jadi guru honorer di sekolah negeri. Saya jelaskan Dapodik saya sudah enggak aktif, jadi saya dilema banget sekarang di swasta gak bisa, takut PPPK, kalau di negeri Dapodik saya dimatikan, benar-benar menghambat banget sih sebenernya," ucap Ara.