Demokrat dan PDIP Masih Belum Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI
Syarif mengatakan, pihaknya telah bersurat ke pimpinan dua partai tersebut, mendesak agar segera menyerahkan nama pimpinan definitif. Terkait alasan kenapa molor sampai hari ini, dia mengaku tak tahu karena merupakan urusan internal partai.
PDIP dan Partai Demokrat masih belum menyerahkan nama pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta kepada pimpinan sementara. Batas waktu penyerahan ini awalnya pada 9 September, namun kemudian diperpanjang sampai 19 September. Pimpinan DPRD DKI Jakarta akan diduduki lima perwakilan fraksi yaitu PDIP, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.
"Belum (sampai hari ini)," kata pimpinan DPRD DKI Jakarta sementara, Syarifuddin dihubungi merdeka.com, Rabu (18/9).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Syarif mengatakan, pihaknya telah bersurat ke pimpinan dua partai tersebut, mendesak agar segera menyerahkan nama pimpinan definitif. Terkait alasan kenapa molor sampai hari ini, dia mengaku tak tahu karena merupakan urusan internal partai.
"Kita sih nunggu saja. Karena memang enggak ada ketentuan peraturannya yang sifatnya memaksa ya," ujarnya.
Dalam rapat sebelumnya, pihaknya menetapkan penyerahan nama pimpinan definitif ini paling lambat 9 September. Namun kemudian berdasarkan kesepakatan terbaru ditetapkan paling lambat pada Kamis (19/9) besok.
Alur penetapan pimpinan definitif yaitu setelah partai menyampaikan nama pimpinan definitif, nama tersebut akan diserahkan ke gubernur. Gubernur kemudian akan meneruskan ke Menteri Dalam Negeri. Setelah itu baru dapat dilakukan rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD.
Dalam aturannya, kata Syarif, tak ada tenggat waktu kapan paripurna penetapan pimpinan definitif harus dilaksanakan.
"Masalahnya enggak ada (tenggat waktu) itu. Ada kekosongan aturan yang deadlinenya enggak ada," pungkasnya.
Baca juga:
Prabowo Minta Anies Evaluasi TGUPP
PKS: TGUPP Ibarat Otak dan Hati Anies Baswedan
Nilai Kinerja Sulit Diawasi, Fraksi PDIP Minta Anggaran TGUPP Ditanggung Anies
Mempertanyakan Kinerja TGUPP, Sebanding dengan Anggarannya yang Fantastis?
PDIP Akan Bentuk Pansus Tender Stadion BMW
KPPOD Nilai Wacana Wagub Lebih dari Satu Cuma Mengakomodir Kepentingan Politik
Cari Satu Saja Sulit, Kini Muncul Wacana Wagub DKI Jakarta Lebih dari Satu