Dinas DKPKP Sebut Daratan Reklamasi Diatur RTRW, Lautan Diatur RZWP3K
Pemprov DKI memilih melakukan ini guna meneruskan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mencabut dua raperda yang dibuat pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Yaitu, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (DKPKP) Darjamuni menjelaskan, aturan terkait tata ruang dan wilayah (RTRW) reklamasi tidak akan dipisah dengan RTRW daratan DKI Jakarta.
Saat ini, 4 dari 17 Pulau Reklamasi yang sudah dibangun akan dimasukan sebagai daratan Jakarta dan diubah nama menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Keempatnya juga tidak lagi disebut sebagai pulau karena dianggap merupakan bagian dari daratan Jakarta.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Apa yang membuat kata-kata promosi jualan menarik? Kata-kata promosi jualan yang menarik bisa membuat pelanggan berdatangan silih berganti. Tak sekedar menambah daya tarik, promosi yang unik juga membuat dagangan kita semakin dikenal.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Kalau yang sudah eksis sekarang itu sudah daratan dan diatur RTRW. Nah kami kemarin setelah akan diajukan lagi, kami akan mengubah peta itu," kata Darjamuni di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memilih melakukan ini guna menindaklanjuti keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mencabut dua raperda yang dibuat pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Pada masa kepemimpinan Ahok, pengaturan RTRW Pulau Reklamasi direncanakan menggunakan landasan RTRKS Pantura Jakarta. Kemudian, berbeda dengan RTRKS Pantura Jakarta, RZWP3K tetap direvisi dan dikirimkan ke DPRD DKI, tetapi untuk mengatur laut.
"RZWP3K benar-benar ruang perairan yang kita tata. Misalnya, orang akan bangun di perairannya kita lihat apa sesuai dengan peruntukannya baru kita rekomendasikan," jelasnya.
MASUK REVISI
Selain itu, aturan terkait RTRW Pulau Reklamasi rencananya akan dimasukan dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan, pembahasan revisi tersebut baru akan dilangsungkan pada peninjauan kembali (PK) RDTR tahun ini.
"Makanya ini kan belum dibahas. Agenda terdekat kita dengan DPRD [adalah] PK, peninjauan kembali," tukasnya.
Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ahok soal Terbitnya Pergub 206: Aku Keluarkan Buat Bantu Rakyat DKI
Anies: Jika Sekadar Cari Pujian, Bongkar Saja Semua Bangunan di Lahan Reklamasi
Alasan Anies Tak Cabut Pergub Era Ahok yang Muluskan IMB di Pulau Reklamasi
Anies Sebut Aturan Ahok yang Memuluskan IMB di Pulau Reklamasi
Taufik Setuju Interpelasi kepada Anies Terkait Penertiban IMB Pulau Reklamasi
Geliat Pembangunan Hunian Mewah Pulau Reklamasi di tengah Polemik IMB
Pasca-IMB Terbit, WALHI Desak Anies Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi