Djarot mau rombak SKPD, Taufik sebut wajar karena 33 PNS dipenjara
Djarot mau rombak SKPD, Taufik sebut wajar karena 33 PNS dipenjara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan perombakan SKPD yang dilakukan Djarot adalah hal yang wajar. Terlebih ada sekitar 33 jabatan kosong lantaran PNS tersebut sedang menjalani proses hukum.
Di masa pemerintahan yang tinggal 3 bulan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Djarot pun berencana melakukan perombakan pejabat SKPD DKI dengan meminta restu dari Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan perombakan SKPD yang dilakuan Djarot adalah hal yang wajar. Terlebih ada sekitar 33 jabatan kosong lantaran PNS tersebut sedang menjalani proses hukum.
"Yang dilakukan Pak Djarot itu hal yang wajar karena ada 33 orang lebih yang dipenjara, dan punya posisi," kata Taufik di DPD Gerindra DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).
Selain tengah menjalani proses hukum, ada sejumlah jabatan kosong lantaran pejabat tersebut memasuki masa pensiun dan meninggal dunia. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar bagi Pemprov melakukan penyesuaian pejabat di tubuh SKPD Pemprov DKI Jakarta.
"Yang sekarang itu mengganti orang yang bermasalah hukum, pensiun dan meninggal. Kalau enggak diisi nanti malah jadi stagnan," ujar Taufik.
Taufik mengingatkan, evaluasi perangkat Pemprov DKI ini adalah proses yang sering terjadi dan wajar. Sehingga pergantian pejabat pemerintahan seperti ini tidaklah perlu dijadikan sesuatu yang menakutkan.
"Kalau ada evaluasi itu ya jangan dibuat sesuatu yang menakutkan, evaluasi itu kan biasa dari periode ke periode itu biasa," kata Taufik.
Baca juga:
Djarot: Zona biru bisa dibangun namun bukan tempat hunian
Akan lomba antar provinsi, Djarot pamerkan program lingkungan di DKI
Prasarana belum sempurna, ini arahan Djarot untuk busway koridor 13
HUT RI ke-72, Djarot dan para wali kota DKI lomba masak nasi goreng
Djarot: Bedah rumah tak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana prajurit TNI ini bertemu dengan calon istrinya? Lebih lanjut ia menceritakan bahwa awal perkenalan keduanya bermula dari media sosial. Menariknya selama berpacaran 3 tahun mereka hanya bertemu satu kali saja di kehidupan nyata.
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dilakukan Prabowo dan Gibran setelah tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Mereka pun langsung menuju ruang acara buka puasa di lantai dua, Kantor DPP Partai Golkar.