Djarot tegaskan tak akan turunkan TKD PNS DKI

Djarot tegaskan tak akan turunkan TKD PNS DKI. Menurut Djarot, penyerapan anggaran bukan menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja PNS. Djarot mengatakan porsi penyerapan anggaran hanya 20 persen untuk dalam menentukan TKD.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak akan menurunkan Tunjungan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS DKI Jakarta. Menurut Djarot, penyerapan anggaran bukan menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja PNS.

Djarot mengatakan porsi penyerapan anggaran hanya 20 persen untuk dalam menentukan TKD. "Di dalam penentuan TKD itu bobotnya 20 persen loh makanya secara otomatis tingkat penyerapan anggarannya itu rendah otomatis itu akan berkurang TKDnya," kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/9).

"Dari 20 persen, itu dari indikator 20 persen macam-macam ya. 20 persen dari 100 persen artinya 1/5 dari penghitungan TKD itu ditentukan oleh penyerapan anggaran," lanjutnya.

Politik PDI-P itu mengatakan penyerapan anggaran sudah mencapai 44 persen dan lebih tinggi daripada 2016. "Target kita kalau ini berjalan terus 2017 ini bisa mencapai lebih dari 85 persen. Kemarin 82,5 persen pasti akan di atas 85 persen," jelasnya.

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Saefullah membenarkan jika penyerapan anggaran bisa menjadi indikator kenaikan atau pengurangan TKD. Namun Sekda belum mengetahui secara rinci rencana dari Pengurangan TKD yang diinginkan oleh DPRD.

"Ada baiknya BKD (Badan Kepegawaian Daerah) memaparkan adakah kaitan antara TKD yang diterima dengan kinerja penyerapan itu. Pengaruhnya seberapa besar nanti bisa disampaikan," ungkapnya.

Rencana ini, Saefullah berpikiran mungkin anggota dewan, SKPD yang penyerapan rendah tetap mendapat TKD yang full ini menimbulkan ketidakadilan.

"Kita juga kalau seperti itu enggak setuju. Kita ingin ada korelasi antara penyerapan dengan besarnya TKD yang diterima, kan ada validasi. Jadi para asisten jangan divalidasi semua kalau penyerapan masih rendah," katanya.