DKI Dapat Nilai E dari Kemenkes, Wagub Riza Beberkan Data Capaian Penanganan Covid-19
Riza memamerkan sejumlah capaian penanganan Covid-19 di DKI. Mulai dari rumah sakit rujukan yang sudah mencapai 106 rumah sakit. Diketahui jumlah itu meningkat, dari angka sebelumnya yakni 98 rumah sakit.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak sepakat saat penanganan Covid-19 di Jakarta mendapat penilaian buruk. Diketahui, penilaian tersebut sempat disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Saksono Harbuwono saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/5).
"Jakarta sangat serius dan sungguh-sungguh dalam pengendalian Covid-19. Alhamdulillah kita lihat bersama, angkanya masih cukup landai, tidak ada peningkatan yang signifikan," kata Riza percaya diri saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/5).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dibahas KD dalam pertemuan dengan Kemenkes? Tunjukkan Semangat Kris Dayanti menunjukkan semangat yang tinggi menjelang akhir masa jabatannya di DPR RI, bahkan menghadiri pertemuan terbaru dengan Kemenkes untuk membahas Posyandu.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Riza memamerkan sejumlah capaian penanganan Covid-19 di DKI. Mulai dari rumah sakit rujukan yang sudah mencapai 106 rumah sakit. Diketahui jumlah itu meningkat, dari angka sebelumnya yakni 98 rumah sakit.
Selain rumah sakit, lanjut Riza, DKI juga punya lokasi isolasi terkendali di 12 lokasi yang sebelumnya 8 lokasi. Kita juga punya 209 puskesmas kelurahan, punya 44 puskesmas kecamatan.
"Bahkan tenaga kesehatan yang mendukung semuanya setidaknya mencapai 144.700 orang, total tenaga kesehatan dan penunjang di DKI Jakarta," ujar dia.
Belum cukup sampai di situ, Riza merinci ketersediaan tempat tidur yang disiapkan sebanyak 6.657 unit dan baru terpakai 2.149 atau hanya 32 persen.
"Ini alhamdulillah enggak ada penurunan, juga ruang ICU 1.014, terpakai 345, ada 34 persen," turur Riza.
"Ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan di DKI Jakarta, Jakarta sudah sejak lama tidak masuk dalam zona merah. Artinya ada upaya perbaikan," Riza menandasi.
Sebagai informasi, jumlah laboratorium sudah mencapai 102 laboratorium, laboratorium gratis 19 ruang, laboratorium berbayar ada 88 ruang. Dengan banyaknya ruang laboratorium, maka kemampuan DKI dalam mengambil sampel per hari juga meningkat. Sebelumnya 25.143 sampel, sekarang sudah mencapai 70.490 sampel.
Jakarta diketahui juga memiliki 9 lokasi isolasi terkendali di beberapa hotel dengan kapasitas kamar 1.533 dan terpakai 455, itu artinya yang terpakai turun menjadi 29,7 persen.
Menkes: Nilai Penanganan Covid-19 Bukan Penilaian Kinerja Daerah
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan nilai E diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penanganan Covid-19 dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Budi menekankan bahwa penilaian terhadap pengendalian pandemi Covid-19 tingkat provinsi bukanlah untuk mengukur kinerja dari wilayah tersebut.
"Indikator risiko ini saya tegaskan sekali lagi, bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah, baik provinsi kabupaten atau kota. Itu merupakan indikator risiko yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan secara internal untuk melihat laju penularan pandemi dan bagaimana kita harus merespons serta kesiapan kapasitas responsnya masing-masing," kata Budi dikutip melalui channel YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (28/5).
Dia menjelaskan bahwa penilaian itu merupakan indikator risiko yang digunakan Kemenkes untuk melihat laju penularan Covid-19 di 34 provinsi. Budi mengungkapkan penilaian tersebut merupakan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Data-data dan angka merupakan indikator risiko pedoman WHO yang baru, yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan kita menghadapi lonjakan kasus sesudah liburan lebaran kemarin," kata dia.
Budi mengatakan pihaknya baru mendiskusikan pedoman umum di sekitar empat minggu. Dia berharap penilaian ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19.
"Kita lagi mempelajari bagaimana penerapannya apakah cocok atau tidak dan kita sedang melakukan simulasi di beberapa daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota," ujar Budi.
Menurut Budi, jika dilihat indikator kesiapan menghadapi lonjakan kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta justru mempunyai persiapan yang matang. Bahkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia, Provinsi DKI memiliki jumlah testing sangat agresif.
Tingginya testing diikuti dengan risiko lansia terpapar Covid-19 yang ada di Jakarta. Menurut Budi, jumlah lansia di ibu kota cukup banyak. Sementara diketahui mortalitas covid terhadap lansia juga cukup tinggi.
Hal ini pula, ujar Budi, yang membuat Jakarta memiliki risiko tinggi terhadap penanganan Covid-19. Namun risiko tersebut direspons cukup baik oleh Pemprov DKI dan aparat terkait. Di samping testing mumpuni, kesigapan Pemprov DKI juga tercermin vaksinasi terhadap lansia.
"Untuk urusan testing saya lihat dari seluruh Provinsi DKI yang paling banyak DKI yang paling banyak, karena memang lansianya paling tinggi itu di DKI lebih dari 60 persen sekarang sudah disuntik," kata Budi.
Kemenkes Beri Nilai E Penanganan Covid-19 di Jakarta
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberikan nilai E kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penanganan pandemi Covid-19. Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mendapat nilai terendah versi Kementerian Kesehatan.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menyampaikan penilaian kondisi bed occupancy rate (BOR) dan pelayanan Covid-19 daerah rata-rata memiliki kapasitas yang sangat terbatas.
Terkait penilaian, Dante menyebut tak ada daerah yang mendapat nilai A dan B. Untuk DKI Jakarta bahkan mendapat penilaian kategori E terkait bed occupancy rate dan tracing Covid-19.
"Ada beberapa daerah yang mengalami masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta tapi ada juga yang masih di C artinya tidak terlalu BOR dan pengendalian provinsinya masih baik," ucap Dante.
Dari 34 Provinsi di RI, hanya DKI Jakarta yang mendapat nilai E. Dante menyebut DKI Jakarta berada pada kondisi kapasitas keterisian tempat tidur yang tak terkendali. Selain itu, upaya tracing di ibu kota juga masih buruk.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebagai pemimpin ibu kota, enggan mengomentari penilaian Kementerian Kesehatan terhadap penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI. Riza menegaskan, pihaknya sudah berupaya optimal melakukan pengendalian pandemi.
"Semuanya nanti akan kita akan evaluasi dan saya tidak bisa mengomentari apa yang menjadi penilaian dari pusat," ujar Riza, Kamis (27/5).
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com