DKI sebut tidak ada penghapusan LPJ operasional RT/RW, hanya peniadaan kuitansi
Untuk mengatur mekanisme penyederhanaan LPJ, Surat Keputusan Gubernur 1197 tahun 2017 Terkait dengan mekanisme penyaluran uang penyelenggaraan tugas RT/RW akan direvisi.
Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW dipertanyakan. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, coba meluruskan agar tak ada pemahaman yang berbeda.
Dia menjelaskan, tidak benar jika pemprov menghapus LPJ dana operasional untuk RT/RW. Menurutnya, LPJ tetap ada tetapi dibuat lebih sederhana.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa yang dibahas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
"Ya betul penyederhanaan. Dan pertanggungjawaban mereka kepada masyarakatnya. Pak gubernur mencoba konsep gerakan kebersamaan. Gimana masyarakat kita ikut aware," katanya saat dihubungi, Kamis (7/12).
Untuk mengatur mekanisme penyederhanaan, Premi mengatakan, Surat Keputusan Gubernur 1197 tahun 2017 Terkait dengan mekanisme penyaluran uang penyelenggaraan tugas RT/RW akan direvisi.
"Karena memang SK gubernur terakhir 1197 tahun 2017 itu kita memerintahkan ada beberapa formulir yang harus diisi pak RT/RW. Ini yang mau kita sederhanakan," jelas dia.
Premi mengatakan, selama ini LPJ yang harus dibuat pengurus RT/RW sangat menyusahkan terlebih harus melampirkan kuitansi sebagai bukti. Rencananya, itulah yang akan dihapus. Ke depannya, pencatatan akan dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara RT/RW karena sifatnya kolektif kolegial.
"Pencatatan itu adanya di RT/RW. Kalau memang masyarakat enggak percaya, kan mereka juga dipilih oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Anies juga heran kenapa ide tersebut sudah diributkan padahal baru rencana.
"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan tuh, sudah ramai duluan. Belum, belum (ada keputusan)," ujar Anies di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (6/12).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengakui penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional itu sempat diperbincangkan dengan para Ketua RT/RW. Namun informasi tersebut langsung terpublikasi sehingga memicu kontroversi.
"Cuma kemarin itu kan lagi ngobrol, sudah ramai. Makanya kalau lagi obrolan warga diliput itu ramai jadinya," kata dia.
Baca juga:
Demi rasa keadilan, jadi alasan Anies tarik raperda reklamasi dari prolegda 2018
Kemendagri kritik kenaikan Dana Parpol di DKI dari Rp 400 jadi Rp 4000
Sandi soal wali kota Jakbar tertidur: Kasihan dia kerja layani warga 24 jam
Ingin terapkan LPJ online, Sandiaga sebut banyak RT/RW tak melek teknologi
Anies: Penghapusan LPJ RT/RW baru obrolan, tapi sudah ramai
Menanti nasib TGUPP ala Anies-Sandi di tangan Kemendagri
Cerita Anas Effendi tertidur lagi, kali ini di era Gubernur Anies