DPRD DKI Harusnya Utamakan Pemulihan Ekonomi, Bukan Pendapatan Anggota
Dia menyarankan, DPRD DKI Jakarta lebih mengutamakan penganggaran dalam APBD DKI Jakarta untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak. Dalam suasana ekonomi publik yang porak-poranda karena pandemi ini, wakil rakyat mestinya menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian.
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai kurang sensitif pada kondisi pandemi Covid-19. Pasalnya saat ini pemerintah seharusnya mengoptimalkan anggaran untuk pemulihan ekonomi.
Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saidiman Achmad mengatakan, kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada saat ini kurang tepat.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Memang kurang sensitif menaikkan anggaran, terutama untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD di tengah wabah Covid-19. Yang sekarang dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, bantuan sosial dan penyediaan vaksin dan vaksinasi. Semua itu tidak akan selesai sampai tahun depan," katanya saat dihubungi, Rabu (2/11).
Dia menyarankan, DPRD DKI Jakarta lebih mengutamakan penganggaran dalam APBD DKI Jakarta untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak. Dalam suasana ekonomi publik yang porak-poranda karena pandemi ini, wakil rakyat mestinya menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian.
"Yang perlu dilakukan adalah efisiensi anggaran agar upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan publik ditempatkan pada prioritas utama. Pemerintah dan DPR(D) perlu menunjukkan sikap solider pada rakyat banyak yang sedang mengalami persoalan serius," tutup Saidiman.
Sebelumnya berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).
Baca juga:
'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi
3 Desember, DPRD DKI Bakal Bahas RKT 2021
Anies Positif Covid-19, Pembahasan Rancangan APBD DKI 2021 Tetap Berjalan
Taufik Minta PSI Fair, Mau Terima Anggaran RKT Tapi Nama Ingin Bagus di Luar
Fitra Kritisi Tambahan Pendapatan Anggota DPRD DKI di Tahun 2021