DPRD DKI Ingatkan Pemprov Soal Penyaluran Bansos Uang Tunai
Lalu, dia juga menyarankan agar tidak terjadi antrean panjang bila pendistribusian bansos lewat kantor Pos. Sebab hal tersebut dapat berpotensi membuat kerumunan saat pandemi.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta agar Pemprov DKI Jakarta mulai memperbaiki data terkait pemberian bansos uang tunai kepada masyarakat pada tahun 2021.
Dia juga mengimbau agar Pemprov DKI dapat mengakomodasi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum masuk dalam daftar penerima.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
"Memutuskan secara tegas penerima harus bankable buka rekening Bank DKI atau bank negara yang lain) dengan syarat buka rekening yang lunak dan setoran awal terjangkau Rp50 ribu maksimal," kata Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (22/12).
Lalu, dia juga menyarankan agar tidak terjadi antrean panjang bila pendistribusian bansos lewat kantor Pos. Sebab hal tersebut dapat berpotensi membuat kerumunan saat pandemi.
"Pengawasan harus diperketat baik eksekutif legislatif dan dibantu gugus tugas covid RT RW yang sudah terbentuk diseluruh Jakarta. Agar enam bulan rencana pelaksanaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat," jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI sepakat mengganti bantuan sosial atau Bansos kebutuhan pangan diganti menjadi bantuan tunai. Nilai bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kesepakatan itu diambil saat Pemprov DKI melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi.
"Kami, Pak Gubernur, sepakat bansos 2021 dalam bentuk sosial tunai," ucap Riza di Balai Kota, Kamis (17/12/2020).
Bantuan yang akan dimulai pada Januari hingga Juni 2021 akan ditransfer melalui Bank DKI atau PT Pos Indonesia.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com