DPRD DKI Izinkan Pemprov Gunakan BTT untuk Penanganan Gagal Ginjal Akut
Iman juga menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah siap menghadapi kasus-kasus gagal ginjal akut.
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pihaknya mengizinkan pemerintah provinsi (Pemprov) menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI) di Jakarta. Menurut Iman, BTT ini dapat digunakan untuk membeli obat ataupun peralatan untuk perawatan.
"Kita beri dukungan kalau memang diperlukan untuk pembelian obat obat ataupun alat alat yang dibutuhkan, kan kita sudah siapkan dana itu di BTT dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu," kata Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/10).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Tidak hanya itu, Iman juga menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah siap menghadapi kasus-kasus gagal ginjal akut.
“Sepertinya kalau dari paparan tadi, kepala dinas beserta jajarannya, sudah siap untuk menghadapi masalah ini. Mungkin belajar dari kasus Covid kemarin. Nah, ini kan hampir sama. Ini kan secara keseluruhan, tadi kita sudah tanya kesiapan rumah sakitnya atau pencegahan, obat-obatannya, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Mudah-mudahan ini semua teratasi dengan baik,” kata Iman.
Selain itu, Iman juga mengungkapkan, Komisi E menyarankan untuk dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Untuk Anak. Menurutnya, usulan ini merupakan hal yang baik. Ia juga mengatakan, keuangan daerah siap membantu dalam pembangunan ini.
“Tadi ada usulan dari salah satu rekan kita, ke depannya mungkin alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit anak. Memang ini satu masukan yang baik karena selama ini kan begitu pas kita cari untuk anak-anak, Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) itu agak-agak sulit. (Uang) kita banyak kok. Bisa itu untuk melakukan itu,” kata Iman.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan bahwa pihaknya telah merintis pembangunan rumah sakit untuk anak. Namun, sebutannya adalah Rumah Sakit dengan Penguatan Untuk Anak dan dirintis di Tebet, Koja, dan Duren Sawit.
“Ya sebenarnya kami sudah mulai merintis, dengan bahasanya bukan Rumah Sakit Khusus Anak tapi Rumah Sehat dengan Penguatan untuk Anak. Pertama di Rumah Sehat Untuk Tebet, kemudian Rumah Sehat Untuk Koja, dan Rumah Sakit Untuk Duren Sawit,” kata Widy.
Widy menjelaskan, rumah sakit ini bersifat khusus dan terpisah dari rumah sakit umum biasa. Nantinya, ia akan menilai visibilitas seberapa besar kebutuhan rumah sakit ini.
“Rumah sakit yang khusus anak itu kekhususan. Itu terpisah ya. Jadi, kalau kita nanti membuat (itu), tentu saya harus melakukan visibilitas tadi, seberapa besar kebutuhannya di DKI Jakarta. Kalau memang ternyata besar, artinya kita melihat tren angka kesakitan pada usia anak dibandingkan kecukupan rumah sakit dan kecukupan tempat tidur, ini menjadi sangat penting (untuk) kami memutuskan sesuatu. Langkah awal adalah melebarkan, menambahkan kapasitas yang ada sambil nanti kami putuskan lebih jauh,” jelas Widy.
(mdk/ray)