DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Ikut Campur Kinerja SKPD
Inggard berpandangan, jika membahas nilai anggaran, nilai Rp19,8 miliar tidak cukup besar jika melihat kemajuan ibu kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Alokasi anggaran Rp19,8 miliar untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta diperdebatkan lantaran dinilai melampaui kewenangannya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menjelaskan, nilai anggaran tidak menjadi masalah asal TGUPP tidak ikut campur terhadap peranan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
"Kenapa kami loloskan ini (anggaran TGUPP 2022) karena Pak Asisten sudah berjanji bahwasanya mereka akan mengoreksi terkait masalah kinerja TGUPP di mana, TGUPP ini tidak cawe-cawe ngurusin daripada SKPD," katanya dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/11).
Dia berpandangan, jika membahas nilai anggaran, nilai Rp19,8 miliar tidak cukup besar jika melihat kemajuan ibu kota dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Sepanjang TGUPP bisa membantu kepentingan masyarakat Jakarta di belakang layar, tidak cawe cawe kepada SKPD, maka kami rela," tandasnya.
Sekretaris Daerah DKI, Marullah Matali kemudian menjawab perihal kewenangan TGUPP telah menjadi bahan diskusi internal.
"Apa yang bapak sampaikan tadi dengan apa yang jadi komitmen teman-teman saya di asisten pemerintahan, itu memang sudah menjadi diskusi kami di internal," ucap Marullah.
Sikap Inggard berbeda dengan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menolak alokasi anggaran untuk TGUPP. Penolakan itu disebabkan anggaran TGUPP di tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran 2021.
"Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19,8 sekian miliar untuk didrop, dinolkan," ucap Gembong.
Politikus PDIP menyampaikan peran TGUPP dalam pemerintahan sangat mendominasi. Bahkan, kepala dinas kerap menuangkan surat tembusan kepada TGUPP.
Besarannya peran TGUPP dianggap Gembong tidak etis, terlebih lagi para tim Gubernur mendapatkan operasional dari APBD. Ia mengaku tidak mempersoalkan jumlah anggota TGUPP, asalkan tidak menggunakan uang daerah.
Secara tegas, Gembong pun menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menyisihkan dana operasionalnya untuk kegiatan TGUPP.
"Di sini saatnya Pak Gubernur berbakti kepada rakyat Jakarta mengalokasikan sebagian dana operasionalnya untuk TGUPP," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar anggaran operasional TGUPP dihapus.
Menurutnya, keberadaan TGUPP membuat kerja SKPD menjadi membingungkan. Dia juga mengaku heran, sudah berkali-kali diminta namun revisi Pergub tak kunjung dilakukan.
"Sudah berulang-ulang, tapi enggak diganti-ganti nih. Kalau enggak diganti-ganti ya pake duit lu aja," ketus Mujiyono.
"Dari upah pungut saja. Gubernur, wagub, TPAD yang lain itu dapat upah pungut. 0,17 Persen dari PAD per tahun, dibayar per bulan," sambungnya.
Dia menilai keberadaan TGUPP dengan anggaran yang besar tetapi kinerjanya tidak diketahui membuat tanya tanya. Oleh sebab itu, dia minta aturan terkait TGUPP harus segera direvisi.
"Kita rekomendasikan untuk diperhatikan ini," katanya.
Dalam usulan KUA-PPAS, anggaran untuk TGUPP di tahun 2022 sebesar Rp19,8 miliar. Dan jumlah anggota TGUPP saat ini sebanyak 74 orang.
Baca juga:
Alokasi Anggaran TGUPP di APBD DKI 2022 Rp12,5 Miliar
PDIP Tegas Menolak Alokasi Anggaran untuk TGUPP
DPRD DKI Bocorkan Lokasi Lintasan Formula E: Sekitaran Utara
Belum Terima Penjelasan, Ketua DPRD DKI Tidak Setujui Pengajuan PMD ITF Sunter
Kini Terungkap Sosok Brigjen Bersama Wanita 'Anak Jenderal'