DPRD DKI Tak Setuju PSBB Diperketat, Lebih Baik Fokus 3T
Wakil Ketua DPRD DKI itu menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 tidak hanya menyerang warga yang tidak patuh protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penerapan PSBB ketat bukan lagi menjadi kebijakan tepat mengendalikan angka penularan Covid.
Dewan Pembina Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mendorong Pemerintah Provinsi DKI meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tidak lagi berdampak positif.
"Saya pikir kita sudah terbiasa hidup normal kembali, jadi tidak perlu PSBB. Yang menjadi fokus Pemprov adalah meningkatkan imun warga dan tegakkan protokol kesehatan kembali," ucap Zita, Senin (28/12).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Wakil Ketua DPRD DKI itu menambahkan, saat ini kasus positif Covid-19 tidak hanya menyerang warga yang tidak patuh protokol kesehatan. Oleh sebab itu, penerapan PSBB ketat bukan lagi menjadi kebijakan tepat mengendalikan angka penularan Covid.
Selain itu, Zita juga mendorong agar Pemprov memasifkan upaya tracing ketimbang testing.
"Saya juga berharap Pemprov bisa maksimalkan 3 T, testing, tracing, treatment, ketiga-tiganya sama penting, jadi jangan hanya testing yang ditonjolkan," tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyoroti tes dan pelacakan penularan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi. Menurutnya, prinsip uji san pelacakan atau disebut dengan istilah 3 T, testing, tracing, dan treatment, yang dilakukan Pemprov di tengah lonjakan kasus tidak terukur dan transparan.
"Yang masalah adalah 3T, testing kita tidak tahu akurasinya berapa karena tidak pernah dievaluasi. Yang lebih jelek lagi adalah tracing. Data terakhir bulan Mei adalah 1:3, paling baik 1:33, kalaupun dapat 1:10 sudah bagus," jelas Gilbert kepada merdeka.com, Senin (28/12).
Politikus sekaligus epidemiolog ini menilai, program tracing yang kerap disampaikan pihak eksekutif tidak terlihat dampaknya, justru terkesan tidak jalan.
Meskipun, pihak Pemprov DKI menegaskan kapasitas testing Jakarta melampaui target World Health Organization (WHO), namun Gilbert berpandangan hal itu tidak akan bermakna jika kualitas tracing tidak memadai. Terlebih lagi, imbuhnya, dalam rangkaian 3T, kualitas tracing lebih penting dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.
"Testing buat apa kalau tidak diikuti tracing? Karena maksudnya kan untuk tracing. Kalau 2.000 kasus, apakah ada 20.000 yg diperiksa? Kemampuan lab tidak mencapai, jadi jangan hanya melebihi WHO. Tracing lebih penting," tandasnya.
Mengutip data dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang yang dites secara Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Minggu (27/12) sebanyak 10.612 orang, dan 12.424 spesimen.
Kemudian, angka penambahan kasus Covid di DKI mencapai 1.997 kasus. Sehingga akumulasi kasus di Jakarta sebanyak 175.926 kasus. Sementara kasus aktif, pasien Covid-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan, sebanyak itu 14.107 kasus.
Wacana Perketat PSBB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi sedang mempertimbangkan kembali mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi tingginya jumlah kasus positif Covid-19 di ibu kota.
Pemprov DKI masih memiliki 7 hari sebelum menentukan PSBB ketat. Saat ini, Jakarta masih berstatus PSBB transisi, terhitung sejak 21 Desember hingga 3 Januari.
"Dalam menyikapi peningkatan ini, kami akan terus mengambil berbagai kebijakan kita akan lihat nanti beberapa hari ke depan setelah tanggal 3 nanti, apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur nanti akan ada emergency break (rem darurat) nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data," ujar Riza di Mapolda Metro Jaya, Minggu (27/12).
Politikus Gerindra itu mengatakan, data kasus Covid di DKI sangat dinamis. Untuk itu, untuk pertimbangan kebijakan PSBB wajib berdasarkan fakta dan data.
Agar kebijakan PSBB ketat tidak diberlakukan, Riza mengajak seluruh pelaku usaha dan perkantoran agar tetap disiplin melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19.
"Untuk itu kami minta khusus pelaku usaha perkantoran dan lainnya untuk membantu kita semua agar jangan sampai nanti ada peningkatan luar biasa, sehingga kami Pemprov dengan jajaran Pak Gubernur terpaksa mengambil kebijakan untuk memperketat PSBB," jelasnya.
(mdk/rnd)