DPRD DKI yakin singkatnya pembahasan KUA-PPAS tak rentan korupsi
Sebelumnya, pembahasan itu sudah dilakukan penyisiran terlebih dahulu terhadap anggaran yang dinilai tak bermanfaat.
Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta. Bila sudah rampung akan segera disahkan menjadi APBD DKI 2016 pertengahan Desember mendatang.
DPRD yakin, pembahasan KUA-PPAS tak akan membuka peluang pada praktik korupsi. Sebab sebelum dibahas, sudah dilakukan penyisiran secara detail.
"Oh enggak dong, ini beda, kalau KUA-PPAS yang sekarang diperiksa sampai satuan tiga," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Menurutnya, selama ini kerja Banggar DPRD DKI telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dia mencontohkan pembahasan KUA-PPAS yang sudah dilakukan sejak dua bulan ke belakang sebelum adanya perubahan.
"Kan kemarin kita pembahasan udah bahas dua bulan tuh. Anggarannya kan enggak berubah, dua bulan kita bahas tuh, anggarannya tetap Rp 66 triliun tinggal isinya yang mengalami pergeseran. Nadi geser kenapa karena enggak ada program baru," jelasnya.
Seperti diketahui, Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, APBD DKI tahun ini akan rentan dengan anggaran siluman karena waktu pembahasan yang terlalu singkat.
"Ruang pembahasan terlalu singkat. Kita khawatirkan rentan praktik transaksional. Rentan disusupi program siluman," kata Abdullah.
Abdullah menambahkan jika melihat Permendagri 52 Tahun 2015, pengesahan Perda APBD 2016 harus dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran baru.
"Dan ini mengancam akan berjalan tugas pokok fungsi pelayanan publik dan pembangunan juga akan mengalami keterlambatan. Akan banyak efek domino," pungkasnya.
Baca juga:
APBD DKI 2016 akan disahkan 21 Desember, nilai Rp 66 T
Demi bahas anggaran 2016, DPRD DKI mengaku batalkan kunjungan kerja
Ahok minta warga awasi anggaran dinas di DKI lewat Jakarta.go.id
DPRD DKI sebut pengesahan APBD DKI 2016 lambat karena Ahok
Cegah APBD jadi bancakan siluman, DPRD DKI pakai auditor independen
M Taufik yakin pengesahan APBD DKI 2016 bisa dikebut bulan ini
Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.