DPRD Pilih Fokus Bahas RAPBD 2020 Dibanding Wagub DKI
Menurut Taufik, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 memiliki tenggat waktu sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 menjadi prioritas selain pemilihan wakil gubernur.
"Sekarang urus APBD dulu. Semua urus wagub, APBD tidak jadi, bagaimana? 'kan tidak ada gunanya, tidak ada yang dikerjakan nanti," katanya di Jakarta, Kamis (15/8).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Menurut Taufik, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2020 memiliki tenggat waktu sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga, dia mengungkapkan, harus mengebut pembahasan RAPBD 2020 yang harus selesai pada periode anggota dewan 2014-2019 yang akan berakhir 25 Agustus.
"Nanti pas anggota yang baru itu tinggal melanjutkan pembahasan di komisi. Kalau tidak (diprioritaskan RAPBD 2020), nanti APBD tidak kelar," imbuhnya.
Seperti dilansir dari Antara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 Provinsi DKI Jakarta diusulkan Pemprov DKI naik sebesar Rp 6,9 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun menjadi Rp 95,99 triliun.
Sementara itu, terkait pemilihan wakil gubernur DKI, lanjut dia, tidak akan ada pembentukan panitia khusus (pansus) baru tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI.
"Saya kira tidak (pembentukan pansus baru), melanjutkan saja. (anggota) DPRD yang baru akan melanjutkan. Kalau ada yang belum, nanti akan dilanjutkan," jelas Taufik.
Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru periode 2019-2024 rencananya dilantik pada 26 Agustus 2019. Sementara pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta diperkirakan akan berlangsung cukup lama.
Padahal sudah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah Sandiaga Uno yang merupakan wakil gubernur sebelumnya mengundurkan diri untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Hingga saat ini tercatat sudah dilakukan rapat pembahasan draf tata tertib pemilihan wagub DKI sebanyak tiga kali yang akhirnya selesai disusun pada Selasa (9/7) lalu.
Rapat paripurna pengesahan tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta yang seharusnya direncanakan berlangsung pada Senin (22/7) lalu juga tertunda.
Baca juga:
Anies Yakin Formula E Akan Gerakan Perekonomian di Jakarta
Pemprov DKI Usulkan RAPBD 2020 Rp 95,99 Triliun
Anies Perintahkan Jakpro Cari Sponsor Untuk Formula E
Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penambahan Anggaran Formula E Sebesar Rp 934 Miliar
Penjelasan DPRD DKI Soal Perubahan Anggaran Formula E Jadi Rp 360 Miliar
Anies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019 Rp 86.69 Triliun
Selain Formula E, APBDP DKI 2019 akan Akomodir Rumah DP 0 Rupiah