Fraksi PDIP DPRD DKI Nilai Alokasi Dana Pembelian Pin Emas Tak Berlebihan
Gembong mengatakan, pengadaan pin telah berlangsung sejak sebelum Pemilu demokratis dilaksanakan pada 1999. Dan sejak dulu anggota dewan mendapatkan pin yang berbahan emas.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak masalah dengan anggaran pembelian pin emas untuk 106 anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pembelian pin emas tersebut. Setiap anggota dewan akan mendapatkan dua pin emas dengan berat 5 gram dan 7 gram.
"Tapi pertanyaannya apakah ini hal yang berlebihan? Ini yang sepertinya tidak juga berlebihan karena ini hal yang biasa. Setiap pelantikan anggota baru memang akan mendapatkan dua pin itu. Dari zaman dulu seperti itu," jelas Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, dihubungi, Selasa (20/8).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Gembong mengatakan, pengadaan pin telah berlangsung sejak sebelum Pemilu demokratis dilaksanakan pada 1999. Dan sejak dulu anggota dewan mendapatkan pin yang berbahan emas.
Dia mengungkapkan, pin akan diberikan kepada semua anggota dewan terpilih tanpa terkecuali. Walaupun ada anggota dewan petahana yang terpilih kembali dan telah mendapatkan pin pada periode sebelumnya.
"Sama semua. 106 jumlahnya sama, dapatnya sama. Dia enggak bicara incumbent atau baru, tidak. Semua anggota terpilih berdasarkan hasil pemilu mendapatkan dua pin," ujarnya.
Jika ada fraksi yang menolak menerima pin, Gembong mengatakan tak masalah. Itu menjadi hak setiap fraksi.
"Kalau fraksi lain enggak setuju itu ya monggo saja. Cuma saya hanya bicara masalah yang terjadi selama ini ya seperti itu. Gitu lho. Saya kira kalau dikatakan berlebihan enggak terlalu berlebihan lah. Dibandingkan dengan alokasi anggaran kita DKI Jakarta sekian puluh triliun saya kira dua pin itu tidak terlalu berlebihan," tegasnya.
Gembong menambahkan, ada payung hukum dalam bentuk Permendagri yang mengatur pemberian pin ini. Hal ini juga berlaku di seluruh Indonesia, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
"Mulai dari DPRD sampai DPR RI hal itu sama, cuma yang membedakan kan mungkin gramnya," tutupnya.
Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pemberian pin untuk anggota dewan. PSI menyarankan agar bahan pin diganti dengan bahan yang lebih murah, tidak harus emas. Anggaran Rp1,3 miliar hanya untuk pin dinilai terlalu boros dan berlebihan sementara masih banyak kebutuhan warga Jakarta yang perlu diprioritaskan.
Baca juga:
Total Anggaran untuk Formula E capai Rp1,6 Triliun, Ini Rinciannya
PSI Tolak Anggaran Pin Emas Anggota DPRD DKI, Sarankan Diganti Bahan Lain
Pemprov DKI Anggarkan Rp1,3 Miliar Untuk Pin Anggota DPRD Baru
Anies Soal Saham PT Delta: Warga Jakarta Butuh Air Bersih, Bukan Air Beralkohol
Persiapan Formula E Diperkirakan Butuh Dana Rp305,2 Miliar
Kejar Penyerapan Anggaran, Anies Pangkas Rp2,99 Triliun di APBDP 2019
Penjelasan Anies Soal Kenaikan Rp6,9 Triliun di RAPBD DKI 2020