Golkar Sebut Penyesuaian RKT DPRD DKI Karena Ada Ketimpangan Fasilitas dan Tunjangan
Menurutnya, perencanaan nilai RKT oleh DPRD melalui Badan Anggaran tidak asal mematok numerasi. Basri kembali menegaskan penyesuaian RKT untuk tiap-tiap anggota dewan tetap mengikuti batasan dan aturan-aturan terkait penyusunan pendapatan untuk legislatif.
Anggota DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pertimbangan adanya penyesuaian nilai rencana kerja tahunan (RKT) DPRD di 2021 karena adanya ketimpangan antara legislatif dan eksekutif. Basri menilai apa yang dilakukan DPRD tentang RKT masih dalam tahap wajar.
"Fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif juga sangat timpang, kami sedang menyesuaikan. Walau tidak sama dengan eksekutif tapi paling tidak, tidak timpang jauh lah," ucap Basri kepada merdeka.com, Rabu (2/12).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Menurutnya, perencanaan nilai RKT oleh DPRD melalui Badan Anggaran tidak asal mematok numerasi. Basri kembali menegaskan penyesuaian RKT untuk tiap-tiap anggota dewan tetap mengikuti batasan dan aturan-aturan terkait penyusunan pendapatan untuk legislatif.
"Semua juga ada dalam aturan, kita tidak boleh keluar dari situ dan tidak akan bisa. Jadi masih tahap wajar apa yang sedang di lakukan oleh teman-teman dewan," tuturnya.
Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta pada 2021 terlalu besar. Angka Rp 8 miliar per anggota dianggap tidak tepat di kondisi pandemi Covid-19.
"Anggaran per anggota DPRD ini terlalu berlebihan. Terlebih di tengah situasi masyarakat sebar kesulitan karena dampak pandemi," ujar Badiul kepada merdeka.com, Selasa (1/12).
Dari rincian pendapatan yang direncanakan akan diterima anggota dewan Jakarta, Badiul mengkritisi nilai uang paket dan tunjangan keluarga, yang masuk sebagai pendapat langsung.
Menurut Badiul, angka tersebut terlalu dipaksakan untuk dicanangkan. Lagipula, uang representasi dinilai cukup untuk menambah numerasi pendapatan anggota per bulannya.
Dari dokumen yang diterima merdeka.com uang paket yang direncanakan sebesar Rp 225.000, dan uang tunjangan keluarga sebesar Rp 315.000. Untuk representatif, anggota DPRD direncanakan mendapat Rp 2.250.000.
"Draf ini perlu dikaji ulang, dan anggota DPRD jangan terjebak melakukan pemborosan anggaran daerah," ucapnya.
Hal lain yang kemudian dikritisi oleh Badiul adalah kurang transparan DPRD terhadap hasil reses mereka.
"Reses selama ini juga tidak dilaporkan ke publik oleh anggota dewan, transparansinya sangat lemah."
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan berpendapat rencana alokasi untuk RKT DPRD 2021 yang dianggap tidak tepat adalah kegiatan sosialisasi Raperda dan sosialisasi kebangsaan.
Misbah mengatakan, sosialisasi seharusnya tidak dianggarkan per anggota melainkan kolektif per daerah pemilihan dan dikelola Sekretaris Jenderal dewan.
"Kegiatan sosialisasi Raperda, Perda, Kebangsaan harusnya tidak dialokasikan untuk masing-masing anggota dewan, tapi kolektif per dapil dan dikelola Setwan, sehingga bisa lebih efisien," ucap Misbah.
Baca juga:
DPRD DKI Harusnya Utamakan Pemulihan Ekonomi, Bukan Pendapatan Anggota
'Silat Lidah' di Balik Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI saat Pandemi
3 Desember, DPRD DKI Bakal Bahas RKT 2021
Anies Positif Covid-19, Pembahasan Rancangan APBD DKI 2021 Tetap Berjalan
Fitra Kritisi Tambahan Pendapatan Anggota DPRD DKI di Tahun 2021
APBD DKI Seharusnya Untuk Penanganan Covid-19, Bukan Tambah Pendapatan Anggota DPRD