Heru Budi Gandeng BPKP dan Inspektorat Audit Pembangunan JIS

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta bakal mengaudit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Dia akan melibatkan Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses audit JIS. "Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Selasa (25/7).

Sayangnya, Heru tak menjelaskan secara rinci kapan proses audit tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, kata Heru, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah melakukan audit terhadap JIS.

"Ya nanti kita lihat (kapan audit Inspektorat dan BPKP dilakukan), kan kemarin juga ada hasil audit BPK," ucap Heru.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk membentuk panitia khusus (pansus) Jakarta Internasional Stadium (JIS).

"Ya sudah. Fraksi PDIP menyampaikan surat usulan kepada ketua DPRD DKI tentang pansus JIS" kata Rio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7).

Rio mengaku diminta untuk berkomunikasi kepada Pras untuk meminta keterangan secara lisan terhadap surat tersebut. Adapun pertemuan antara keduanya direncanakan pada hari ini. “Kemarin harusnya ketemu saya karena beliau masih di Malang, tiba sore. Nanti mungkin ketemu saya untuk meminta penjelasan lisan ya berkaitan dengan surat,” sambung Rio.

Selain itu, Rio juga menyebut bahwa Fraksi PDIP telah berkomunikasi dengan anggota DPRD lainnya untuk membicarakan pansus ini. Kemudian, pimpinan fraksi akan menunjuk anggotanya untuk bergabung ke pansus JIS.

“Nanti pimpinan fraksi akan memutuskan siapa yang akan didelegasikan menjadi anggota pansus manakala nanti akan ada respon dari ketua DPRD mengenai ini,” ujar Rio.

Gembong menjelaskan, pansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.

"Sekarang kita hanya melihat hasil akhir tapi tidak pernah melihat perencanaan awalnya kayak apa. Supaya kita lebih total membuka terang benderang kaitan pembangunan JIS yang sudah menelan angka luar biasa hampir Rp4 triliun lebih," ujar Gembong.

Selain itu, Gembong menyebut bahwa fraksi PDIP juga akan menanyakan terkait proses tender pembangunan JIS.

"Nanti akan jadi pertanyaan fraksi PDIP kenapa pemenangnya yang ditetapkan oleh Jakpro justru yang lebih mahal Rp300 miliar. Ini kan mesti ada penjelasan," tambah Gembong.

Maka dari itu, pembentukan pansus ini dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan utuh kepada publik.

"Kita ingin menyampaikan ke publik Jakarta bahwa uang Rp4 triliun sekian itu harus kita pertanggungjawabkan kepada publik. Cara tanggung jawab kepada publik maka peruntutannya harus kita bedah bersama-sama agar masyarakat paham," kata Gembong.