Kalah lawan warga Bidara Cina di PTUN, Pemprov DKI ajukan kasasi
"Pasti ada upaya hukum lagi. Tidak mungkin kami hanya sampai di situ," kata Yayan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kawasan Bidaracina akan menjadi salah satu lokasi yang dilalui proyek sodetan kali Ciliwung. Ternyata, rencana ini mendapat penolakan dari warga Bidaracina dan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Akhirnya, gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin, 15 April 2016. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya tak akan tinggal diam dan akan melakukan upaya lanjutan terhadap putusan hakim.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang dalam mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir. Nantinya, pelatihan ini akan dikerjakan selama 45 hari. Para pendatang dapat mengikuti pelatihan ini melalui website PPKD
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Pasti ada upaya hukum lagi. Tidak mungkin kami hanya sampai di situ," kata Yayan saat dihubungi, Rabu (27/4).
Upaya yang bakal ditempuh, menurut Yayan adalah dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dia menyebut jika salinan putusan resmi yang dibacakan majelis hakim, langkah kasasi akan dilakukan dalam waktu 7 hari.
"Karena proses acaranya khusus untuk penetapan lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jadi dia punya prosedur sendiri yang berbeda dengan perkara lain. Iya, DKI akan tetap memastikan sodetan Ciliwung bisa melalui Bidaracina," tegasnya.
Dia mengaku pertimbangan majelis hakim mengabulkan seluruh poin gugatan warga Bidara Cina adalah karena pihak Pemprov DKI sebagai tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.
Dia berdalih, pihak biro hukum sudah datang dalam sidang. Namun tidak dianggap karena tidak membawa surat kuasa resmi. Menurutnya, hal ini karena persidangan itu termasuk pada acara cepat dengan jangka waktu 21 hari saja.
"Enggak, bukan. Ada, kita perwakilan. Cuma ini kan acaranya acara cepat, 21 hari. Nah kita ada prosedur pembuatan surat resmi itu agak memakan waktu lama. Jadi kalau pun datang, itu kita enggak diakui karena enggak membawa surat kuasa. Surat kuasanya belum jadi," klaim Yayan.
Ditambahkannya, perkara ini akan menjadi bahan evaluasi Biro hukum. Terlebih soal penerbitan surat kuasa khusus untuk persidangan dengan mekanisme acara cepat, agar lebih singkat dikeluarkan.
"Karena kan kalau surat dinas memang lama prosedurnya. Sesuai tahapan. Harus melalui ini, melalui ini, nah, padahal, di acara yang cepat ini, waktunya terbatas," pungkasnya.
Baca juga:
Jejak Tionghoa di Bidara Cina
Dongeng tentang pembantaian Tionghoa
Ahok soal DKI kalah lawan warga Bidara Cina: Biar saja!
Ahok: Kalau penggusuran kami dilema, ini kan relokasi
Ahok akui data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta buruk