Ketika rapor keuangan DKI buruk, Ahok salahkan anak buah main proyek

"Kita akan periksa lagi soal banyak sekali dokumen dokumen kita, aset kita yang dibuang, ditumpukin."

Rapor keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 dinilai buruk dan merah. Sebab, berdasar atas Laporan Keuangan Daerah yang diberikan BPK, Pemprov DKI Jakarta hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui pencatatan laporan keuangan DKI memang sangat buruk. Namun dia justru menuding buruknya pencatatan laporan keuangan dikarenakan adanya pejabat SKPD DKI yang melakukan 'permainan' dengan memalsukan dokumen.

Bila terbukti ada unsur pidana dalam praktik pemalsuan itu, Ahok pun menyatakan siap melaporkan anak buahnya itu ke pihak kepolisian. Dia juga mencontohkan, kasus pemalsuan dan pencatatan laporan yang paling bermasalah adalah dalam pembelian lahan.

"Kalau memang ada faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang enggak jelas, kita bisa laporin (SKPD terkait). Iya dia bisa balikin atau beresin," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (3/6) kemarin.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut modus aksi pemalsuan yang dilakukan PNS itu adalah dengan menghapus data aset lahan yang telah dibeli oleh Pemprov DKI. Sehingga lahan yang sebenarnya milik DKI, malah disebut sebagai tanah sewaan.

"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita. Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tipe-x, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita," jelasnya.

Lebih parah lagi, katanya, sudah sejak lama PNS ini diduga sengaja membuang dokumen-dokumen aset sehingga saat terjadi gugatan oleh pihak tertentu, DKI Jakarta selalu kebingungan mencari bukti autentik. Hal itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI selalu kalah gugatan soal sengketa lahan di pengadilan.

"Kita akan periksa lagi soal banyak sekali dokumen dokumen kita, aset kita yang dibuang, ditumpukin. Ini memang ada permainan oknum dari dulu," tandasnya.

Ulah curang anak buahnya ini membuat Ahok meradang dan kecewa. Apalagi, pencatatan aset dan keuangan yang masih manual membuat pihaknya kerepotan mencari bukti.

Dia akan meminta pihak inspektorat untuk menindak lanjuti audit LHP 2015 oleh BPK sekaligus mengecek laporan pemalsuan tersebut. Ahok juga akan menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait aset.

Baca juga:
Dapat opini WTP, wali kota dan pejabat Bekasi cukur plontos
Menhub Jonan soal pemeriksaan BPK: Ada yang lebih penting dari WTP
BPK sebut Pertamina untung jual solar subsidi Rp 3,19 triliun
BPK nyatakan tak ada kunjungan kerja fiktif DPR
Jika diminta DPR, BPK siap awasi kinerja Bank Indonesia
BPK RI berikan opini WDP keuangan DKI 2015