Mendagri targetkan evaluasi APBD DKI 2016 kelar di akhir tahun

Politisi PDIP itu juga menilai draf APBD sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai draf Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI pada (23/12) lalu sudah mencapai tahap akhir. Hal tersebut diungkapkan Tjahjo seusai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Dia menargetkan proses evaluasi APBD DKI 2016 akan selesai pada 31 Desember mendatang. "Masih tahap terakhir mudah-mudahan sebelum 31 Desember selesai," kata Tjahjo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).

Politisi PDIP itu juga menilai draf APBD sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menurutnya, dalam proses evaluasi, pihaknya hanya fokus pada bagian program-program prioritas yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami hanya ingin fokus ada skala prioritas yang harus dicap bagaimana mengatasi kemacetan dan banjir, kesehatan, pendidikan, membangun berapa infrastruktur di daerah pinggiran termasuk rusun, saluran dan sebagainya. Kemendagri hanya memfokuskan pada skala yang prioritas, dan yang lain sudah bagus," jelasnya.

Dia juga menambahkan tidak mempersoalkan molornya penyerahan draf APBD oleh Pemprov DKI. Lanjutnya, Tjahjo juga belum memikirkan untuk memberikan sanksi kepada DKI Jakarta. Karena yang lebih penting saat ini adalah mempercepat proses evaluasi agar APBD DKI 2016 dapat segera disahkan

"Jangan bilang sanksi dulu, apapun jangan sampai tersandera anggaran nanti, kayaknya enggak ada masalah. Saya minta sama Pak Djarot untuk lebih detail mendiskusikan pada DPRD, membangun aspirasi dewan dan Pemda," tegas Tjahjo

"Karena dari seluruh daerah yang sudah clear, Aceh sudah selesai enggak ada masalah, tinggal DKI, saya kira enggak jadi masalah prinsip, mengenai silpa aja,"lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Djarot menyebutkan proses evaluasi saat ini telah sampai pada pemeriksaan pada tingkat kelurahan, terutama soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

"Kita sudah koordinasi dengan Pak Dony, sudah disisir sampai di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah di evaluasi, tinggal nanti silpanya untuk PMP," ungkap Djarot.