NasDem protes rapat soal evaluasi RAPBD DKI 2015 tak fokus
Ketua Fraksi NasDem memilih walk out karena rapat tak langsung merujuk pada masalah pokok.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan rapat evaluasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas RAPBD DKI Jakarta 2015. Namun, rapat ini tidak membahas draf evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus memutuskan untuk keluar dari ruang rapat dan menunggu di luar rapat. Dia menilai, anggota Banggar lainnya memilih untuk membahas program-program yang akan dilakukan masing-masing dinas.
"Ya kalau saya inginnya rapat segera masuk ke materi pembahasan. Ini seperti rapat komisi. Seharusnya fokus pada bundel evaluasi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).
Dia mengungkapkan, ada perhatian khusus dirinya terhadap evaluasi Kemendagri. Sebab biaya operasional untuk kelima wali kota tidak boleh dianggarkan. Sehingga, Bestari khawatir evaluasi ini akan berdampak kepada plafon RAPBD DKI Jakarta 2015, senilai Rp 73, 08 triliun.
"Saya konsen itu aja, kalau dihilangkan akan ke mana? Ini diberikan waktu untuk dibahas, karena ada efisiensi apa mungkin akan mengganggu APBD kita. Misalnya ada Rp 10 triliun yang hilang, apakah akan merubahnya? Atau dipindah ke mana?" jelasnya.
Baca juga:
Ahok ogah berspekulasi anggota DPRD terlibat mark up UPS atau tidak
Pengadaan mesin tik di RAPBD dicoret, Ahok incar pengusul anggaran
Mendagri tolak anggaran pejabat DKI dinas ke luar negeri
Anggaran Rp 67 T, tapi Ahok malah kasih kelurahan mesin tik
Dana konsumsi PNS DKI Rp 800 juta, Mendagri sebut Ahok boros
Foto kemesraan palsu Ahok dan lawan politiknya
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.