Nelayan minta direlokasi ke pinggir laut, bukan rusun

Sejak adanya mega proyek reklamasi ini pendapatan nelayan turun hingga 80 persen.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Robi Nurhadi mengungkapkan dalam waktu dekat nelayan di laut Jakarta akan berbondong-bondong mendatangi Dinas Transmigrasi DKI Jakarta. Hal ini karena para nelayan yang direlokasi ke rumah susun kehilangan laut, tempat mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

"Ini serius, kami memang harus mengajukan kesibukkan baru. Kami akan mendatangi Dinas Transmigrasi untuk mendaftarkan diri agar direlokasi ke tempat yang lain," ungkap Robi dalam diskusi publik bertajuk Kontroversi Reklamasi di PW GP Ansor DKI Jakarta, di Utan Kayu Jakarta Timur, Kamis, (14/4).

Lebih lanjut Robi menjelaskan, wacana reklamasi sudah ada sejak lama. Hanya saja isu ini menjadi sorotan setelah adanya OTT yang dilakukan KPK pada anggota DPRD DKI Jakarta.

"Reklamasi ini hampir di semua laut Jakarta dan itu di wilayah laut pendek. Kalau yang jauh itu nelayan kuat-kuat dan tidak ada masalah. Coba ke Kali Baru, Marunda dan itu adalah nelayan kecil kalau itu ditutup oleh bukan negara, jadi siap-siap Dinas Transmigrasi merelokasi mereka ke mana," terang Robi.

Bagi nelayan, kata dia laut adalah kehidupan. Warga Jakarta memang bukan semua nelayan tapi bukan berarti mereka tidak diperhitungkan.

"Saya tidak heran Karni Ilyas yang mengutip Menteri Susi yang bilang untuk menikmati laut harus menyewa kamar hotel dan kita tahu itu siapa yang mengelola," tutur dia.

Terlepas dari kepentingan politik, dia menuturkan kasus reklamasi ini sangat merugikan bagi nelayan kecil di utara Jakarta. Sejak adanya mega proyek reklamasi ini pendapatan nelayan turun hingga 80 persen.

"Pendapatan mereka turun 80 persen. Biasanya tiap orang bisa mendapatkan uang satu juta turun jadi Rp 200.000," ungkap dia.