Pakar: TGUPP Pakai APBD Berarti Harus Tampilkan Kinerja ke Publik
Trubus menekankan, bila TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur, maka tidak ada kewajiban pertanggungjawaban kepada publik, melainkan kepada Gubernur.
Biaya operasional Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI dinilai lebih tepat jika menggunakan dana operasional Gubernur dibandingkan menggunakan APBD. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai setiap penggunaan APBD wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. Sementara, menurutnya, TGUPP saat ini minim publikasi.
"Karena dia ada anggaran tersendiri berarti dia harus menampilkan kinerja mereka. Anggaran itu kan APBD, APBD itu kan uang publik, uang masyarakat," ucap Trubus, Kamis (25/11).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang Anies Baswedan temui di UGM? Masa Depan Demokrasi di Tangan Anak Muda Pada Senin (9/9) Anies hadir di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pembicara dalam acara bertajuk "Demokrasi Dalam Genggaman, Kepemimpinan Anak Muda di Era Digital".
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Kapan Anies Baswedan akan mendaftar ke KPU? "Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung Kabaintelkam. Jadi berkas berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi, Proses tersebut membutuhkan waktu 24 jam. Maka SKCK capres cawapres Anies akan selesai pada besok."Proses verifikasi itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insya allah selesai," kata Anies.
Trubus menekankan, bila TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur, maka tidak ada kewajiban pertanggungjawaban kepada publik, melainkan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur yang akan mempublikasi capaian TGUPP kepada publik.
Trubus pin berpendapat, keberadaan TGUPP dalam pemerintahan tidak salah, namun menjadi keliru jika jumlah anggota tim terlalu banyak. Bahkan hampir menyerupai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) baru.
Padahal, pada tujuan dasar dibentuk TGUPP adalah membantu Gubernur dalam hal konsep, pemikiran, dan gagasan, untuk membangun ibu kota yang nyaman bagi seluruh masyarakat.
Di satu sisi, sikap DPRD yang tetap mengalokasikan anggaran khusus untuk TGUPP. Padahal, secara bersamaan anggota dewan mengkritik indikator keberhasilan kinerja TGUPP.
"DPRD sendiri setengah hati juga tetap dianggarkan, yang bermasalah bukan Pak Aniesnya, harusnya kalau memang enggak ada ya sudah setop enggak usah dianggarkan," tandasnya.
Pada rapat Badan anggaran, Rabu (24/11), disetujui alokasi anggaran untuk TGUPP DKI pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp12,5 miliar. Nilai ini turun dari pengajuan awal sebesar Rp19,8 miliar.
"Cukup ya, jadi saya mengambil jalan tengah dari Rp15,2 miliar, saya (setujui) Rp12,5 miliar," ucap Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran untuk pembahasan rancangan APBD DKI 2022, Rabu (24/11).
Dalam usulan KUA-PPAS, alokasi biaya operasional TGUPP yang akan ditanggung APBD sebesar Rp19,8 miliar. Nilai tersebut kemudian menuai kritik keras dari sejumlah anggota DPRD, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan.
Ketua Komisi A, Mujiyono kemudian merevisi alokasi untuk TGUPP di APBD 2022 nanti sebesar Rp15,2 miliar. Namun usulan ini masih menuai sanggahan.
Saat rapat, Mujiyono menyampaikan nilai Rp15,2 miliar tersebut diperuntukan bagi jumlah anggota TGUPP saat ini yaitu 68 anggota, dikali 10 bulan, mengikuti masa habis jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Koreksi Pak Ketua, angka yang di sistem itu 68 orang, jadi bukan 74 sekali lagi," ucap Mujiyono.
Anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono menyesali keputusan tersebut. Sebab, menurut Gembong, tidak ada tolak ukur jelas capaian kerja TGUPP, sementara operasional dibebankan terhadap APBD.
Dia berharap agar anggaran untuk TGUPP ditiadakan. "Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19,8 sekian miliar untuk didrop, dinolkan," ucap Gembong.
Baca juga:
Alokasi Anggaran TGUPP di APBD DKI 2022 Rp12,5 Miliar
DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Ikut Campur Kinerja SKPD
PDIP Tegas Menolak Alokasi Anggaran untuk TGUPP
Sejarah TGUPP yang Selalu Jadi Sorotan
Minta TGUPP Dievaluasi, DPRD DKI Kesal Dicueki Anies